KIARA Meminta Pemerintah Hentikan Perundingan RCEP

MONITORDAY.COM - Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-25 tengah berlangsung di Nusa Dua dan Bali pada tanggal 19-28 Februari 2019.

RCEP adalah bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN dengan enam Negara mitra ekonominya, yakni: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan New Zealand.

Salah satu yang diangkat, RCEP mendorong liberalisasi jasa perikanan tangkap. Negara-negara yang terlibat dalam RCEP akan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesi. Yang kemudian hal ini akan berdampak buruk bagi masayarakat pesisir.

“Perundingan RCEP tidak akan memberikan dampak baik sedikitpun bagi kehidupan 8 juta orang nelayan tradisional di Indonesia. Sebaliknya, ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan masyarakat,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA dalam keterangan tertulis (25/2).

Lebih dari itu, RCEP juga akan memuluskan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya sektor pariwisata bahari. Indonesia tengah menggenjot investasi di bidang pariwisata dengan nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 10 kawasan, 7 diantaranya adalah kawasan pesisir.

Proyek ini dianggap telah merampas ruang lingkup masyarakat pesisir, di Kepulauan Seribu ada 312 keluarga berkonflik dengan perusahaan pariwisata dan terancam diskiriminalisasi.

Kasus yang sama terjadi di Mandalika, NTB, lebih dari 300 keluarga nelayan diusir dan kehilangan wilayah tangkapannya dan di Labuan Bajo, lebih dari 1700 keluarga nelayan kehilangan ruang tangkapannya.

Menurut Susan “Melalui RCEP, investasi pariwisata semakin diperkuat. Untuk kepentingan pemerintah akan banyak melakukan deregulasi guna menyesuaikan dengan kepentingan investasi. Dalam hal ini, masyarakat pesisir tetap akan menjadi korban,”

Susan meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan RCEP karena diangggapnya memberikan dampak buruk untuk masyarakat pesisir. “KIARA meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan RCEP karena tak memiliki dampak baik bagi kehidupan masyarakat pesisir,” pungkasnya.