Khofifah: Implementasi SAKIP Prioritas Bangun Pemerintahan Akuntabel
Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi kata sandi untuk melangkah
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas membangun pemerintahan akuntabel serta terukur.
"Lalu, dapat mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan setiap anggaran," ujarnya di sela Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemprov Jatim bersama tim evaluasi dari Kemenpan-RB yang digelar virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.
Menurut dia, SAKIP menjadi prioritas pembangunan utamanya dalam RPJMD, RKPD yang kemudian di-breakdown di masing masing rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) dengan membagi habis tugas yang ada.
Pemprov Jatim setiap tahun mendapat predikat SAKIP A dari pusat atas kinerja yang dilakukan untuk membangun pemerintahan sesuai harapan.
Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi kata sandi untuk melangkah karena disadari dalam memajukan Jatim membutuhkan peran serta semua pihak agar kecepatan dan pemenuhan tuntutan dapat berjalan dinamis.
"Saya menggunakan istilah equilibrium dynamic atau mencari titik keseimbangan di antara dinamika yang berkembang untuk mewujudkan keseimbangan baru," katanya.
Sementara itu, evaluasi kepada kepala daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan SAKIP Kemenpan RB.
Khusus bagi Jawa Timur, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, memuji paparan Gubernur Jatim yang meletakkan isu strategis berkembang di masyarakat dan diramu menjadi sebuah kebijakan solutif.
"Ibu Gubernur sangat menguasai isu dan memberikan solusi lewat kebijakan kebijakan yang ada di Pemprov Jatim," katanya yang disampaikan secara virtual.
Selain itu, kata dia, Agus selaku ketua tim evaluator juga memuji langkah Pemprov Jatim mewujudkan "Kolaboratif Goverment" yang telah diimplementasikan di semua unsur instansi dan lembaga bersama.
"Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika membahas isu strategis dan berbicara dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja agar terukur dan optimal," tuturnya.
