Ketum Muhammadiyah Sebut Pemerintah Perlu Partner untuk Check and Balance
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa pemerintahan memerlukan partner yang tugasnya mengkritik, memberi masukan dan mengontrol.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa pemerintahan memerlukan partner yang tugasnya mengkritik, memberi masukan dan mengontrol.
Jika tidak ada partner, ia menyebut demokrasi dalam negara tak berjalan dengan baik.
"Pemerintah perlu partner untuk kritik, untuk masukan, untuk kontrol. Sehingga kemudian demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Check and balance dalam sistem politik nasional itu tentu harus menjadi penting dalam sistem politik," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, seperti dikutip viva.co.id, Rabu, 24 Juli 2019.
Haedar menjelaskan jika 'check and balance' bisa diartikan sebagai oposisi dari pemerintah. Peran oposisi disebut Haedar harus diambil oleh partai politik.
"Oposisi itu kan check and balance. Itu diperankan oleh partai politik. Nah, monggo, itu kan urusan dan wilayahnya partai politik. Tapi apapun itu, negara demokrasi memerlukan keseimbangan yang disebut check and balance," urai Haedar.
Haedar menyarankan agar parpol yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah pun bisa menjadi check and balance. Dengan meletakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
"Bahkan bagi partai-partai pendukung pemerintah pun saya yakin meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jelasnya.
