Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Beri Solusi Dalam Menuntaskan Pengangguran Terdidik Dan Kemiskinan di Negeri Para Wali

MONITORDAY.COM-Politik adalah elemen tertinggi dari semua sisi kehidupan karena idealnya berpolitik itu adalah cara memperjuangkan kepentingan masyarakat dan harus siap dengan segala konsekwensinya. Hal ini disampaikan Senator Muda yang juga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi M.Si kepada Monitorday.com, usai memberikan materi Diskusi Publik yang diprakarsai Indonesia Budget Center (IBC) dengan tema " Mendorong Tata Kelola Reses Yang Baik Di Parlemen Daerah" di Aston Hotel, Cirebon Jawa Barat, selasa (10/12/201).

"Berpolitik adalah jalan perjuangan, politik idealnya bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, politik adalah elemen tertinggi dari semua sisi kehidupan, kita harus siap dengan semua konsekwensinya" ucapnya 

Menurut Luthfi, Fakta yang tidak bisa ditolak bahwa Kab Cirebon dengan segala keunikannya memikul pekerjaan rumah yang sangat besar, yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Negeri para wali ini menjadi Kabupaten pengangguran tertinggi se-Jawa Barat, kemiskinan tertinggi ke-5 sejawa barat. Miris melihat fakta yang tidak disepakati oleh semua orang.

"kabupaten yang tertinggal tapi tidak disepakati oleh semua orang, pengangguran tertinggi sejawa barat, kemiskinan tertinggi ke-5 sejawa barat, cirebon itu nganggur dan miskin, miris rasanya gak enak kan dengarnya, kami anggota DPRD Kab Cirebon baru dilantik 2 bulan 19 hari dan menjadi tidak tenang rasanya, gusar hati ini melihat fakta yang memilukan" katanya

Dia mengakui, kurun waktu pelantikan hingga saat ini, belum banyak hal yang bisa dilakukan, mendiagnosa problem Kab Cirebon seperti disebutkan diatas menjadi prioritasnya. Disadarinya, penting mempersiapkan perangkat agar orientasi kerja yang bakal diawakinya bisa sesuai target. Hal ini sangat penting agar pekerjaan yang dilakukan berbasis kebutuhan. Terlebih, konstitusi mengamanahi bahwa anggota DPRD adalah alat Negara yang harus  bekerja untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. 

Saat menyambangi ke dapilnya atau ke sejumlah daerah di Kab Cirebon, Luthfi tidak dapat mengelak dari pertanyaan favorit yang ditemuinya adalah " Kang Saya Minta Kerjaan, kerja apa ja lah, Supir pun gak apa-apa bae". Pertanyaan tersebut cukup menampar dirinya. Dia tidak bisa memungkiri APBD 3,4 triliun Kab Cirebon belum bisa mengatasi pengangguran terdidik yang sudah menyentuh di angka dua ratus ribu orang,   lantas berapa jumlah kesempatan kerja yang tercipta dari investasi Negara sebesar 3,4 triliun di negeri Pantura ini. Walau usia pelantikannya masih baru namun dirinya tidak bisa berdiam diri, butuh langkah strategis dan frekwensi kerja yang sinergis untuk dapat menuntaskan permasalahan masyarakat.

" reses baru 1 kali, aturannya 100 orang, yang hadir 300 orang, suka atau tidak, kita harus menyanggupinya, jangan mengeluh soal nombok, itu biasa-anggap saja bagian dari ngeri-negri sedap, favorit pertnyaan yang saya temui "Kang saya mita kerjaan", jadi saya tuh miris kalau lihat pemangku kebijakan terkesan berdiam diri melihat fakta ini, ngapain ja mereka,  jika APBD tidak bisa menjadi lokomotif pembangunan, apalagi pemerintah dan anggota dewan tidak bisa menyusun program-program menuntaskan persoalan-persoalan di kab Cirebon, artinya kita gagal" singgungnya

Luthfi yang juga Ketua DPC PKB Kab Cirebon, mengungkapkan DPRD Kab Cirebon yang dipimpinnya menjadi leading sektor dan lembaga Parlemen yang berkualitas sehingga semua alat kelengkapan dewan (AKD); mulai dari baperda, banggar, bamus dan komisi-komisi bisa berkontribusi secara signifikan untuk mengawal proses pembangunan yang ada di kab Cirebon. Semua AKD harus punya renstra, target yang dielaborasi melalui kebijakan karena hasil dari reses belum tentu didapatkan hasil yang optimal. Dia menambahkan agar rekan-rekan sesama dewan punya mimpi besar, target besar sehingga hasilnya pun besar karena hasil reses belum sepenuhnya menjadi indikator utama.

"Saya yakin, yang hadir 100 orang atau lebih saat reses, belum paham masalah, jadi kita perlu punya target, sudah saatnya kita melompat lebih jauh, jangan main recehan lah, mana yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan aturan tentu kita taati, soal biaya politik juga sudah ada aturannya. Tidak bisa dipungkiri 50 anggota dewan dengan berbagai latar belakang, scanning masalah pun belum tentu sesuai harapan, amanat saya yang benar-benar politisi baru 9 orang, tapi kita harus bergerak, jangan saya sendiri karena sinergi ini penting sehingga menghasilkan kebijakan yang on the track" ajaknya  

Luthfi juga menuturkan proses pembangunan bisa berjalan dan berbagai problem bisa dituntaskan jika 50 anggota DPRD bisa bersinergi dan memiliki frekwensi yang sama, menyerap berbagai aspirasi masyarakat sehingga kontrol kebijakan bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan di Kab Cirebon.Selain itu e-reses menurut luthfi patut diapresiasi namun saat ini adalah era media sosial, dirinya berharap kelak ada aplikasi berbasis android yang bisa diakses oleh masyarakat, namun saat ini masyarakat bisa memberikan tanggapan, saran, kritik atau curhatan sebagai peran publik menyoroti berbagai problematika yang ada di Kab Cirebon melalui media sosial. 

"Harapan saya sederhana, 50 anggota DPRD ini punya frekwensi yang sama atau minimal 25 anggota saja sudah cukup untuk kita lakukan akselerasi tapi kalau cuma 2-3 anggota DPRD, saya rasa mustahil kita bisa mempengaruhi kebijakan anggaran, terkait e-reses ini kurang optimal, Era 4.0 ini, masyarakat sudah malas lihat website, bangun tidur lihat wa, fb, instagram.Jadi media kontrol publik lebih efektif di medsos" tuturnya 

Ditegaskan Luthfi kembali, DPRD Kab Cirebon juga paling terbuka dan siap bersinergi dengan lembaga manapun termasuk IBC, selama tujuannya baik demi peningkatan kinerja, patut disambut dengan baik. Selain sinergi kelembagaan, sebuah diskusi santai bertema coffe morning diagendakan di tahun 2020 untuk menyerap solusi dan rekomendasi menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

"Insha Allah, soal akuntabilitas, keterbukaan DPRD Kab Cirebon paling terbuka, mau lihat dari sudut manapun. Kedepan ada rencana diadakannya coffe morning, tempatnya tidak mesti di DPRD tapi, bisa keliling, lebih banyak diskusi publik yang hasilnya bisa menjadi solusi dan rekomendasi, tentu hasil dari diskusi publik dari coffe morning ini tidak bisa dieksekusi langsung di pemerintah, kami sadar kami bukan dibirokrasi, tapi setidaknya dengan semua gagasan ini bisa mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, ketika kita bisa mempengaruhi alur kebijakan anggaran, tentu kita bisa menyelesaikan persoalan di kab cirebon, saya yakin tugas kita selesai, selanjutnya kita membuat pengawasan, kami ingin bersama-sama dengan masyarakat, DPRD tidak bisa lagi dianggap hanya datang, duduk, karena DPRD ini kan wakil rakyat mewujudkan harapan-harapan rakyat"  tegasnya

Luthfi juga meminjam statement KH Lukman Hakim selaku Pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyat 4, bahwa menuntaskan berbagai problem termasuk pengangguran dan kemiskinan membutuhkan frekwensi yang sama sesama anggota DPRD, itu saja tidak cukup, perlu ada  mahabbah (cinta) yang juga sama, karena dari sinilah kedalaman cinta akan muncul sehingga kita bisa menjadi problem solver yang baik. Senator muda ini pun berharap doa dari seluruh masyarakat Cirebon agar kinerja segenap anggota DPRD Kab Cirebon periode 2019-2024 tetap konsisten dan istiqomah dan tidak tergoda dan mampu menjalankan seluruh tugas Keummatan dan Kebangsaan. 

Pantauan Monitorday.com, selain Ketua DPRD Kab Cirebon, para narasumber lainnya hadir memberikan paparan terkait tema tersebut, diantaranya; Ketua IBC Roy Salam, Div FK DH Kemendagri Ramoth Sitompul, ST. M.Si, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Assalafiyat 4 KH. Lukman Hakim, Direktur Eksekutif Indonesia Parliament Center Hanafi dan Moderator, Akhmad Alfalaha. Selain itu juga hadir Anggota DPRD Kab Cirebon dari fraksi PKB Dr Hj Hanifah, M.A, LSM, OKP dan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kab Cirebon.