Kemenkop UKM Siapkan 4 Skema Bagi Koperasi Terdampak Covid-19

MONITORDAY.COM – Dampak wabah Covid - 19 tidak hanya berdampak terhadap ekonomi makro, koperasi yang sebagai soko guru perekonomian nasional mengalami hal yang sama. Oleh karenanya, Kementerian Koperasi UKM menilai sangat perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi yang benar-benar membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena benar-benar terdampak musibah wabah virus Covid-19.

Skema program tersebut, pertama, relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus Covid-19.

Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. "Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi", jelas Sekretaris Kementerian Koperasi UKM Prof Rully  Indrawan di Jakarta, Minggu (29/3).

Rully mengakui, saat ini keadaan tidak normal yang kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah. "Jangan sekali-kali ingin menangguk keuntungan sendiri dari keadaan ini", tandas dia. 

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menjelaskan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. "LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran,” kata Supomo.

Bagi Supomo, tidak menutup kemungkinan LPDB tetap memikirkan hal-hal relaksasi itu seiring dengan apa yang dilakukan OJK. "Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. Intinya, LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra-mitra koperasinya,” pungkas Supomo.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah COVID-19.

“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp 2 triliun,” kata Teten.

Teten mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.

Kemudian stimulus yang kedua, kata Teten, dalam bentuk bantuan tunai, untuk sektor mikro. 

“Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” kata Teten.

Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah perlu kerja sama dengan e-commerce. “Untuk mengefektifkan social distancing, harus dicarikan solusinya agar social distancing ini produktif,” katanya.

Nantinya, kata lanjut Teten, model stimulus yang diberikan berupa diskon dan ada bentuk lain yang masih dalam kajian lebih lanjut oleh pemerintah.

"Ini modelnya diskon. Sekarang masih digodok di pemerintah. Kan dalam (waktu) bersamaan daya beli masyarakat juga turun. Jadi kalaupun misalnya UMKM terus berproduksi, pembiayaan diberikan, tapi kalau daya belinya tidak distimulus juga ini kurang bergerak," jelas dia.

Menurut Teten, pelaku usaha di sektor UMKM, terutama yang mikro saat ini totalnya ada 63 juta unit usaha.

"Jadi ini memang bukan persoalan kecil, ini persoalan besar dan rata-rata memang mereka terdampak karena meraka biasanya pendapatannya harian," pungkasnya.