Kemendikbudristek: Pembelajaran Tatap Muka Kebijakan Akomodatif

MONITORDAY.COM - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dianjurkan pemerintah untuk daerah di zona hijau masih menjadi pro kontra di masyarakat. Kasus Covid-19 yang masih fluktuatif menjadi dasar dari keraguan sebagian pihak untuk melaksanakan PTM. 

Pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbudristek, Hendarman mengatakan, pembelajaran tatap muka sejatinya merupakan kebijakan akomodatif karena telah mempertimbangkan banyak hal. 

"Tampaknya PTM tak perlu dipertentangkan lagi karena kebijakan ini sudah akomodatif," kata Hendarman, dalam keterangan terulis yang diterima redaksi, Selasa (14/9/2021). 

Hendarman mengungkapkan bahwa PTM merupakan hal yang penting bagi anak. Beberapa riset menunjukkan pembelajaran daring berdampak negatif bagi mereka, terutama secara psikologis. 

Di samping itu, pihak keluarga juga turut terdampak dari adanya pembelajaran daring ini, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. 

"Karena harus membeli kuota untuk belajar daring dan gangguan emosional, yang ditunjukkan dengan perubahan suasana hati akibat terlalu banyak tugas yang dianggap tak efektif oleh siswa," ujarnya. 

Kajian UNICEF, lanjut Hendarman, juga mendorong adanya pembelajaran tatap muka. Karenanya, harus dilakukan berbagai macam upaya agar PTM bisa segera dilaksanakan. 

"Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh pun mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama anak dari sosio-ekonomi berbeda," ungkapnya. 

Di samping itu, Hemdarman mengungkapkan bahwa 85 persen negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. 

Sementara Indonesia merupakan satu di antara empat negara di kawasan yang belum melakukan PTM secara penuh, sedangkan di 23 negara lainnya sudah. 

Karena itu, kata Handarman, Pemerintah terus mendorong agar PTM dilakukan apabila keadaan sudah kondusif. Beberapa kali peraturan menteri juga telah direvisi sehingga upaya pelaksanaan PTM ini telah akomodatif. 

Beberapa pun daerah pun telah memutuskan PTM dengan strategi masing-masing, termasuk memastikan vaksinasi bagi tenaga kependidikan dan siswa, serta mitigasi jika ditemukan klaster baru.  

"Sesungguhnya tidak ada pemaksaan dari pemerintah terhadap PTM, yang muncul dorongan agar terhindar dari learning loss dan berbagai keluhan orang tua, yang mendampingi anaknya di rumah," kata Hendarman.