Kelestarian Hutan Kalimantan Tetap Diproritaskan Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota baru tidak akan mengganggu hutan di Pulau Kalimantan. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat berupaya mempertahankan hutan dalam pembangunan ibu kota baru di kalimantan.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota baru tidak akan mengganggu hutan di Pulau Kalimantan. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat berupaya mempertahankan hutan dalam pembangunan ibu kota baru di kalimantan.
“Meminimalisasi mengintervensi alam, jadi buka lahan itu harus seminimal mungkin. Kita harus mempertahankan kondisi hutan yang ada,” kata Basuki di acara Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara yang di selenggarakan oleh Bappenas, Kamis (1/8).
Menurut Basuki, ibu kota baru ini akan mengedepankan aspek lingkungan untuk mengintegrasikan ruang hijau dengan pemerintahan.
“Jadi, kita akan memperhatikan betul aspek lingkungannya sehingga bisa mengintegrasikan ruang-ruang hijau dengan kota pemerintahan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kalimantan di tetapkan sebagai lokasi ibu kota baru. Namun, lokasi di kalimantan juga belum spesifik.
“Ada 2 lokasi di Kalimantan itu. Tunggu nanti Pak Presiden sampaikan,” tambah Basuki.
Basuki mengungkapkan kalau konsep ini telah terbentuk. Namun, pemerintah harus meneliti secara detail kondisi geologi, air tanah, bebatuan,dan struktur tanahnya.
“Kalau penelitian detailnya belum. Kalau sudah ditetapkan lokasinya, kan kita harus teliti kondisi geologinya, kondisi air tanahnya, bebatuannya termasuk struktur tanahnya. Tapi konsep desainnya sudah kita selesaikan,” pungkasnya.
