Kebijakan Pemerintah Sesuaikan Harga BBM Dinilai Tepat

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sudah tepat. Pasalnya, presiden menyetujui untuk menaikan harga pertamax series yang non-subsidi dan memberi instruksi untuk tidak menaikan harga premium.

Kebijakan Pemerintah Sesuaikan Harga BBM Dinilai Tepat
Ilustrasi foto/ISTIMEWA

MONITORDAY.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sudah tepat. Pasalnya, presiden menyetujui untuk menaikan harga pertamax series yang non-subsidi dan memberi instruksi untuk tidak menaikan harga premium.

Hal ini dikatakan oleh sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam hal ini menunjukan perhatiannya untuk kepentingan rakyat kecil.

"Ini kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10).

Hasto berujar, bahwa kebijakan ini juga menunjukan sikap keadilan seorang pemimpin di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Ia mengatakan, kebijakan Presiden yang sudah tepat ini juga berbanding lurus dengan kebijakan energi yang juga menunjukkan arah yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

Hasto menyebutkan, bahwa kebijakan bauran energi (energy mix), dengan kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi, dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi.

Seperti diketahui, pemeritah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa BBM jenis Premium batal di naikkan. Setelah beberapa saat sebelumnya diumumkan akan di naikan dari harga Rp6.550 menjadi Rp7.000.

Atas arahan presiden, harga premium tidak jadi dinaikkan. Hingga kini Pertamina menunggu evaluasi dari kebijakan ini, apakah perusahaan minyak nasional ini siap untuk melanjutkannya atau tidak.