Kebijakan Menteri Edhy, Ngabalin: Pihak Lain Nggak Usah Nyinyir!

MONITORDAY.COM - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benur atau benih lobster mendapat dukungan dari Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dr. H. Ali Muchtar Ngabalin.

"Saya mengajak publik untuk memberi kesempatan kepada Menteri KKP, Edhy Prabowo mengambil langkah terbaik untuk membawa marwah Nelayan lebih sejahterah, yang lain gak usah nyinyir, fitnah sono, fitnah sini, ikhlas dunk," ujarnya kepada monitorday.com, selasa (14/7/2020).

Ketika ditanya? siapa yang dimaksud "yang lain", dia pun mengelak dan sebut, " gak tau tuh". Menurut Ngabalin, semua kebijakan pemerintah itu harus pro dan menguntungkan masyarakat. Keputusan pemerintah membuka kran ekspor benih lobster untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Apalagi kondisi saat ini, nelayan perlu diselamatkan. 

" Saat ini kita bisa melihat Dr. H. Edhy Prabowo gencar turun dilapangan, melihat langsung apa kebijakan-kebijakan menteri dilapangan, koordinasi dengan pemangku kebijakan. Kita pastikan kebijakan-kebijakan MKP adalah mendatangkan kemaslahatan, mengangkat kesejahteraan nelayan. Itu pasti. Kenapa saya tahu, saya kan komisi pemangku kebijakan publik dan kantor staf kepresidenan, mengawal kebijakan-kebijakan presiden," tambahnya. 

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melegalkan kembali ekspor benih lobster melalui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Selain tentang ekspor benih lobster, aturan itu juga mendorong adanya budidaya lobster.

Namun, kebijakan ini menuai pro-kontra. Salah satu yang mengeritiknya adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menilai keputusan Edhy itu akan berdampak buruk bagi keberlanjutan lobster.