Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Kurangi Layanan Transportasi Terkesan Reaktif Politis
Tangkal Covid 19, Anis Baswedan mengurangi kapasitas dan pelayanan transportasi yang dimulai sejak senin pagi tadi. Namun kebijakan tersebut dinilai politis dan cari panggung.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Mengurangi potensi interaksi yang dekat dengan potensi penularan virus korona atau Covid-19, Pemerintah DKI Jakarta melakukan pengurangan kapasitas dan pelayanan transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT) dan TransJakarta yang dimulai sejak senin pagi tadi (16/3/2020)
Namun akibat dari kebijakan ini, antrean panjang terjadi di sejumlah loket MRT, LRT dan TransJakarta.
Sebut saja halte TransJakarta lebak bulus, warga ibukota yang memulai aktivitas diawal pekan ini harus habiskan waktu cukup lama, terpantau antrean panjang yang mengular hingga dibibir jalan. Tidak hanya itu, cara kebijakan Gubernur DKI tangani Covid-19 tidak berikan kenyamanan bagi warga Ibukota.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan kepada monitorday.com, menilai kebijakan Gubernur DKI ini hanya cari panggung dan terkesan reaktif politis.
Lebih lanjut, Politsi PSI dapil 8 DKI Jakarta ini menyoroti pengurangan ini memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta tidak menguasai teritorial dan manfaatnya. Gubernur DKI kata dia, seharusnya menyiapkan segalanya dilapangan. Kemudian, kebijakan tersebut bisa direalisasikan.
"Kebijakan itu kan harus sinkron dengan kondisi lapangan, Pak Gubernur semestinya pastikan dulu kesiapan serta kesigapan apakah itu tempat tinggal warga, halte, stasiun dan tempat publik, tentu kami lebih apresiasi, ini belum apa-apa sudah putuskan, kebijakannya reaktif sekali" ujarnya
Menurut August, kebijakan Anis ini hanya membuat warga DKI menjadi panik dan tambah resah. Ia lantas menanyakan manfaat dari kebijakan ini.
Ia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI, agar jadwal angkutan umum termasuk rutenya berjalan seperti biasa. Untuk pencegahan Covid-19, setiap transportasi publik dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang diperlukan bagi penangkalan Covid-19.
Selain itu, Dia juga menyoroti koordinasi yang kurang dari Pemprov DKI dengan kementerian kesehatan, Juru Bicara Penanganan Covid-19. Terlebih, DKI Jakarta ini masih ibukota. Diakuinya, kebijakan Anis Baswedan seringkali blunder dan terkesan cari sensasi.
"Pak Anis seharusnya koordinasi dengan kemenkes, jubir penanganan Covid-19. Apalagi Jakarta ini kan masih ibukota, gimana kalau sudah pindah ibukota yah, gak usah lebay lah buat kebijakan. Prihatin juga dengan pola cari kesempatan dalam kesempitan, akhirnya malah bikin rumit, kok ragu saya dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta ini" singgungnya
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan mengumumkan jadwal TransJakarta menjadi 13 rute dari 248 rute yang biasa dilayani.
"TransJakarta saat ini melayani 248 rute, akan dikurangi secara signifikan menjadi 13 rute yang akan beroprasi. Untuk kebearangkatan setiap 20 menit," katanya.
"Jam operasi TransJakarta semula 24 jam, diubah jadi mulai jam 06.00 WIB pagi hingga jam 18.00 WIB sore, sementara untuk bis sekolah akan ditiadakan." tuturnya.
