Kapitra Ampera Sebut Aksi Bela Tauhid 211 Bungkusan Bela Paslon

MONITORDAY.COM - Aktivis 212 yang juga politisi PDIP, Kapitra Ampera ikut menyoroti rencana sejumlah ormas dibawah komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) yang rencananya akan menggelar Aksi Bela Tauhid 211 di Istana Negara pada Jumat (2/11/2018).

Kapitra beranggapan, Aksi Bela Tauhid 211 merupakan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu paslon capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019. Menurutnya, hal ini erat kaitannya dengan Aksi Bela Tauhid pertama pada Jumat (26/10/2018), dimana dalam aksi itu, ada seruan '2019 Ganti Presiden'.

"Aksi Bela Tauhid bajunya, tapi sebenarnya bungkusannya untuk membela paslon, dan itu haram hukumnya. Sudah kelihatan kemarin (di Aksi Bela Tauhid pertama) itu kampanye terselubung," kata Kapitra dalam keterangannya, Kamis (1/11/2018).

Karenanya, mantan pengacara Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab ini menghimbau agar Aksi itu dihentikan. Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang menggagas Aksi 211 untuk tidak memanfaatkan umat Islam demi ambisi kekuasaan.

"Aksi ini tidak boleh. Saya minta aksi ini dibatalkan. Aksi Bela Tauhid itu harus dibatalkan karena potensi memecah belah kesatuan umat Islam," ujar Kapitra.

"Jangan memecah belah umat Islam hanya untuk merebut kekuasaan. Jangan sampai dipecah belah. Kalau itu dipecah belah, semua bangsa ini rugi," sambungnya.

Lebih lanjut, caleg DPR RI dapil II Riau ini meminta umat Islam agar waspada terhadap permainan politik kotor yang dibungkus aksi bela agama. 

"Saya juga minta umat Islam jangan mau dibenturkan, dua-dua calon itu umat Islam. Kalau mau pilih (salah satu paslon) silahkan pilih, tapi jangan dibungkus Aksi Bela Tauhid," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habib Novel Chaidir Bamukmin membenarkan soal akan digelarnya Aksi Bela Tauhid 211.

Menurutnya, Aksi Bela Tauhid kedua ini digelar karena kelompok yang membakar bendera tersebut belum mengaku salah dan meminta maaf. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan aksi kali ini untuk menuntut supaya persoalan ini diselesaikan lewat jalur hukum.

"Karena sampai saat ini kelompok pembakar bendera tauhid dan pendukungnya masih belum mengakui kesalahannya dan meminta maaf, serta justru pelaku pembakaran bendera tauhid malah dibebaskan," ujar Habib Novel, Senin (29/10/2018).

"Maka kami aktivis Alumni 212 akan turun kembali sampai permasalahan bendera tauhid tuntas diproses meja hukum," tandas Sekjen Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) itu.

Diketahui, pada Aksi Bela Tauhid pertama di depan Kantor Menkopolhukam di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat beberapa hari lalu, sempat terdengar seruan '2019 Ganti Presiden.'

Seruan itu terdengar setelah koordinator Aksi Bela Tauhid menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius mengusut pelaku pembakaran bendera itu.

Sang koordinator aksi juga bertanya kepada massa aksi apakah presiden zalim haram atau halal untuk dipilih. Dengan kompak massa menjawab haram.

"Mau memberikan kesempatan dua periode lagi atau tidak saudara-saudara?" koordinator aksi kembali bertanya yang dijawab seruan 'tidak' dari massa aksi.

"Kalau haram 2019 ganti apa?" sorak koordinator aksi. "Presiden," jawab massa Aksi Bela Tauhid.