Jubir PSI Sebut Prabowo Kerap Sebarkan Narasi Hoaks Soal Ketimpangan

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti kritik Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kepada pemerintah soal ketimpangan yang terus meningkat. Dedek menegaskan hal tersebut merupakan informasi menyesatkan.

Jubir PSI Sebut Prabowo Kerap Sebarkan Narasi Hoaks Soal Ketimpangan
Jubir PSI, Dedek Prayudi/net

MONITORDAY.COM – Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti kritik Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kepada pemerintah soal ketimpangan yang terus meningkat. Dedek menegaskan hal tersebut merupakan informasi menyesatkan.

“Pak Prabowo pernah klaim bahwa ketimpangan berada pada level rasio Gini 45. Hal ini diungkapkannya di Rumah Dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kami lagi-lagi mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh pak Prabowo merupakan informasi sesat yang kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Dia, dalam keterangan tertulis, Minggu (6/1).

Rasio gini merupakan indikator pengukur ketimpangan ekonomi, dimana 0 berarti tidak ada ketimpangan, dan 100 berarti paling timpang (kerap juga dituliskan perseratus persen atau dari 0 sampai 1,0)

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini menjelaskan, bahwa ketimpangan di era presiden Jokowi terus menurun, dari 41 pada 2014 menjadi 38 pada 2018, bukan 45, seperti yang dikatakan oleh pak Prabowo.

“Kenaikan ketimpangan justru tajam terjadi di era pak SBY dari 33 pada 2004 menjadi 41 pada 2014,” sambungnya.

Karena itu, kata Dia, mengkritik ketimpangan lebih tepat dialamatkan kepada SBY yang mewariskan ketimpangan dengan peningkatan tajam setiap tahun.

“Ketimpangan di era pak Jokowi yang terus menurun justru kini mencapai titik terendah dalam 7 tahun terakhir. Data kami himpun dari lembaga-lembaga kredibel seperti BPS, Bank Dunia dan PBB,” tagasnya.

Dedek mengatakan, bahwa penelusuran dan karifikasi soal narasi hoaks yang disebarkan oleh Prabowo ini dimaksudkan untuk adanya koreksi terhadap narasi hoaks yang menyesatkan masyarakat, serta juga sebagai bentuk edukasi politik.