Jokowi: Sejak Awal Tak Ada Keinginan Menutupi Data Corona
Sistem informasi data harus terbuka kepada semua pihak. jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita ini menutup-tutupi.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sejak awal tidak ada niat sama sekali untuk menutup-nutupi data soal virus corona. Hal ini disampaikan meningat banyaknya anggapan bahwa pemerintah menutupi-nutupi data terkait wabah ini di Indonesia.
“Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah-masalah yang ada,” tegas Jokowi, dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Covid-19, Senin (20/4).
Karena itu, Ia pun meminta dengan tegas kepada jajarannya agar transparan dalam memberikan data yang ada terkait Covid-19. Ia tidak mau anggapan-anggapan bahwa pemerintah menutupi data muncul lagi di masyarakat.
“Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem informasi data yang terbuka kepada semua pihak. jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita ini menutup-tutupi,” ujar dia.
Sebelumnya, beberapa pihak menganggap data terkait Covid-19 banyak ditutupi. Salah satunya seperti dengan mengeluarkan data pembanding yang hasilnya berbeda dengan yang dikabarkan oleh Gugus Tugas Covid-19.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih. Ia menyampaiakan, sesuai laporan rumah sakit di seluruh Indonesia mencatat ada 1.000 kematian pasien virus corona, baik terdiri dari pasien yang telah terkonfirmasi positif, maupun yang masih dalam status pasien dalam pengawasan (PDP).
“Saya melihat langsung data itu dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB yang itu langsung laporan dari rumah sakit seluruh Indonesia," kata Daeng.
Senada dengan itu, Amnesty Internasional juga menyoroti aspek transparansi soal sebaran data Corona. Meski begitu organisasi pemerhati HAM ini menilai perlu ada beberapa hal yang tidak boleh publik ketahui terutama soal data pribadi korban.
“Pemerintah harus lebih transparan terhadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar penting untuk diketahui publik agar semua pihak dapat mengambil mitigasi,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
“Namun, penting untuk diingat bahwa dalam memenuhi hak atas informasi tersebut, pemerintah tetap harus konsisten untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien,” tambahnya.
Karena beberapa angapan tersebut, Jokowi pada Senin (13/4) lalu telah meminta jajarannya menampilkan data terkait Covid-19 secara lebih transparan. Ini juga termasuk data terkait jumlah orang yang berstatus ODP dan PDP.
"Baik jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, yang positif, meninggal, sembuh, semuanya jelas dan terdata dengan baik. Harusnya setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," tegasnya.
