Jokowi: Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa pemerintah serius terkait masalah pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. Ia menegaskan, wacana ini telah dibahas serius oleh internal pemerintah tidak hanya akhir-akhir ini, namun dari beberapa tahun lalu. 

"Masalah ini, telah dibahas di internal pemerintah sejak tiga tahun yang lalu. Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman setkab, Senin (6/5). 

Hal tersebut dikatakan presiden saat memberikan sambutan pada acata Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi kembali menyampaikan, pertimbangan penting dari pemindahan Ibu kota negara ini adalah, bahwa pulau Jawa sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang. 

Padahal, padahal kata dia, di pulau-pulau yang lain, semisal di Sumatera, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ucap mantan Walikota Solo ini.

Selain itu, kata Jokowi, sisi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting terkait hal ini, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan. Selain karna Jakarta berada di dalam ring of fire dan permasalahan banjir yang sulit diselesaikan, patut diperhatikan juga sisi tersedianya air bersih.

“Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tutur Jokowi. 

Karena itu, ia menegaskan,  bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun dengan tetap akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar pemindahan ibu kota itu dengan lembaga-lembaga terkait.

 Jokowi mengatakan, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Yaitu Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” ungkapnya.

Sementara terkait biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. "Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini," ucapnya. 

Terkait anggaran tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” tuturnya.