Perlunya Jaring Pengaman Sosial Saat Pandemi

Salah satu dilema saat menghadapi epidemi bahkan pandemi adalah dihadapkannya kepentingan menyelamatkan nyawa dengan mengamankan’perut’. Diskusi bahkan perdebatan keras seputar isu ‘lockdown’ menunjukkan betapa sulitnya mengambil keputusan bagi Indonesia yang berpenduduk 271 juta jiwa dengan mayoritas warganya berada di sektor informal.

Dari sisi kesehatan salah satu kajian yang banyak diulas media dan netizen adalah Teori Pelandaian Kurva yang digagas  Matthew Mcqueen  dalam artikelnya Why 'Flattening The Curve' Is So Critical For COVID-19 Right Now. Teori ini menjelaskan salah satu cara untuk menekan laju penyebaran pandemik juga tingkat kematian adalah dengan pelandaian kurva.

Artikel yang dilansir situs Science Alert itu memperlihatkan kapasitas fasilitas kesehatan atau rumah sakit suatu negara atau kota. Dengan asumsi bahwa banyak orang akan terpapar pandemi maka yang harus dilakukan adalah melandaikan kurva, atau menekan laju penambahan kasus baru untuk tetap berada di bawah garis tersebut agar tertangani oleh tenaga medis.

Dengan demikian pasien bergantian sakitnya. Tidak dalam waktu yang sama. Sehingga rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak kewalahan menangani.

Kurva yang landai tentu saja berarti masa darurat yang semakin panjang. Bila pembatasan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi semakin panjang tentu ada konsekuensi semakin beratnya tekanan pertumbuhan ekonomi. Nasib pekerja harian lepas dan para pekerja di sektor informal juga di ujung tanduk.

Segala kebijakan pembatasan bahkan ‘lockdown’ juga tidak akan efektif bila tidak disertai dengan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam beberapa hari ini kita mencermati bahwa  prioritas utama Pemerintah saat ini adalah dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan penyelamatan sektor dunia usaha.

APBN dan APBD akan menyesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi. Anggaran untuk kesehatan akan diprioritaskan. Kebutuhan alat kesehatan terkait tes baik swab test maupun rapid test, obat-obatan, APD (alat pelindung diri), ventilator, dan sebagainya membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.    

Pun Pemerintah juga mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020. Hal ini diharapkan mampu menahan tekanan terhdap angka pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di level 4,9%.

Pemerintah juga melakukan re-focusing penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil. Pertumbuhan sektor riil tentu akan mendorong sektor-sektor lainnya.

Yang terpenting adalah kebijakan jaring pengaman sosial yang dapat mengawal efektivitas kebijakan di sektor kesehatan. Program-program afirmatif yang diperuntukkan bagi kalangan berpenghasilan rendah harus efektif dilaksanakan. Perlu strategi yang jelas dan aman bagaimana distribusi bantuan dapat dilakukan di saat pembatasan mobilitas orang dan barang terjadi.