Jalan Buntu Oposisi KAMI

SISTEM pemerintahan yang demokratis meniscayakan hadirnya oposisi. Oposisi adalah penyeimbang bagi pihak yang sedang berkuasa. Jika tak ada oposisi pemerintah asyik dengan diri sendiri. Nyaman dengan segala puja dan puji.

Lord Acton pernah berkata, “Power Tends to Corrupt, Absolute Power Absolutely Corrupt.” Kekuasaan cenderung membuat yang memegangnya sewenang-wenang. Terlebih bila dia mempunyai kekuasaan mutlak. Untuk itu perlu ada tukang kritik, agar siulan dari pinggir kekuasaan tetap memekik.

Oposisi tidak terdapat dalam sistem otoriter yang dipegang seorang diktator. Karena kekuasaan dijalankan sesuai kehendak diri sendiri. Sekilas, sistem pemerintahan terasa lebih stabil. Namun lambat laun, korban kediktatoran akan bertaburan.

Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, situasi terasa lebih gaduh. Namun lambat laun kemaslahatan akan mulai terasa. Karena kebijakan penguasa dipikirkan lebih seksama.

Sebagai negara yang menahbiskan diri sebagai penganut sistem demokrasi, Indonesia meniscayakan adanya oposi. Konstruksinya tentu saja harus berupa partai politik, jangan ormas atau organisasi apa pun.

Ini karena tukang kritik juga harus dikritik. Agar tukang kritik tidak keenakan memberikan kritik. Lalu merasa mendapat mandat untuk merebut kekuasaan yang sedang berjalan dan ditetapkan secara konstitusional.

Selasa (18/8/2020) kemarin, saat tengah hari bolong sebuah gerakan yang diberi nama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan di taman dekat bekas kediaman Soekarno. Inisiatornya adalah orang-orang ternama. Mulai dari Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, MS Kaban, Said Didu, Rocky Gerung, Refly Harun dan masih banyak lagi.

Dengar-dengar, gerakan ini mengklaim sebagai gerakan oposisi moral bagi pemerintah yang sedang berjalan. Sayangnya narasi dan retorika yang dibangun, lebih cenderung kepada upaya merebut kekuasaan dibanding dengan melakukan kritik. Nama yang dipilih oleh gerakan ini pun perlu diberi catatan kritis, sedarurat apakah negara ini sehingga mesti diselamatkan oleh KAMI?

Dalam kondisi Indonesia masih dilanda pandemi, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ada dua hal pokok yang sedang dikerjakan oleh pemerintah di masa pandemi: pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Di saat pemerintah sedang berjuang,

KAMI seharusnya mempunyai kepekaan untuk bersama-sama membantu kerja pemerintah. Jika menurut KAMI ada yang mesti diluruskan, bisa disampaikan langsung kepada pemerintah dengan musyawarah. Tak perlu bikin opini publik bahwa pemerintah telah gagal, padahal sejatinya pemerintah masih berusaha untuk mengatasi permasalahan bangsa.

Lebih jauh lagi KAMI ternyata menuntut MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sebagai gerakan moral, KAMI pun akhirnya dianggap menyimpang. Karena suksesi kepemimpinan dalam negara demokrasi harus ditempuh melalui kontestasi politik dalam pemilu bukan di jalanan.

Jika ingin mengganti kekuasaan, maka bertarunglah dalam pemilu lima tahunan. Buatlah partai politik, lalu maju ke depan. Jangan lempar batu, lalu sembunyi tangan. Apalagi, tugas oposisi jelas-jelas mengkritik kebijakan, bukan menuntut pemerintah untuk mundur dari mandatnya. Jika tuntutannya tetap itu, lalu apa betul KAMI murni gerakan moral? Entahlah.

Yang jelas, ini makin menguatkan bahwa, tukang kritik juga perlu dikritik. Karena KAMI sendiri ternyata masih abu-abu. Jadi wajar saja jika muncul beragam spekulasi di tengah masyarakat soal siapa yang berada di balik KAMI.

Oposisi kapan dan dimana pun memang harus mengedepankan kualitas. Jangan cuma soal identitas. Oposisi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas demokrasi. Bukan narasi negatif yang kontra produktif dengan kemajuannya. Jika sudah begitu, maka gerakan oposisi apa pun hanya akan menemui jalan buntu.

M. Muchlas Rowi

Founder Media Group