Jalan Berliku Perdamaian Palestina

MONDAYREVIEW- Dunia patut berduka. Puluhan rakyat Palestina kembali menjadi korban kebiadaban tentara Israel, setelah Amerika Serikat memaksakan diri untuk memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke kota Yerusalem, Senin lalu (14/5). Hari itu termasuk hari paling berdarah di perbatasan Gaza sejak perang 2014.

Sedikitnya 58 warga Palestina dilaporkan tewas, dan ribuan orang menderita luka-luka saat berdemontrasi menentang pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem. Ada sekitar 40 ribu warga Palestina yang berunjuk rasa di 13 titik lokasi perbatasan. Mereka menuntut pengembalian hak para pengungsi untuk kembali ke desanya, yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.  Aksi protes ini direspon secara brutal oleh tentara Israel, dengan menembaki para demontran, tak sedikit anak-anak ikut menjadi korban.

Selain mengutuk aksi tentara Israel ini, sepuluh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan keprihatinan mendalam yang disampaikan ke Sekjen PBB Antonio Guterres, karena Israel tidak mau melaksanakan resolusi 2016, yang mengakhiri pembangunan pemukiman Israel di tanah Palestina, di sebuah negara merdeka. Ke-10 negara itu, adalah Bolovia, Cina, Pantai Gading, Guinea, Perancis, Kazakhtan, Kuwait, Belanda, Peru dan Swedia.

Tuntutan ini sudah dilakukan sejumlah negara, sebelum Prsiden AS Donald Trum menjabat pada Januari 2017. DK PBB dengan menggunakan resolusinya, menuntut diakhirinya pemukiman Israel. Namun, Israel mengabaikan permintaan itu. Bahkan, AS mengecam resolusi itu dengan menggunakan hak vetonya.

Kecaman keras dilontarkan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan, bahkan menarik duta besarnya dari Israel dan Amerika Serikat. Begitu juga dilakukan oleh Afrika Selatan. Turki juga melakukan tiga hari berkabung sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, seraya menuntut KTT darurat OKI segera dilaksanakan untuk membahas genosida Israel terhadap rakyat Palestina

Presiden Erdogan menegaskan tidak akan membiarkan Yerusalem dikuasai Israel.  "Israel adalah negara teroris. Kami akan terus berdiri dengan orang-orang Palestina," kata Erdogan di sela-sela kunjungannya di London, Inggris, dikutip laman Anadolu Agency.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum untuk segera bersidang mengambil posisi dan tindakan tegas, juga menyerukan kepada negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti jalan AS. “Pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dalam memperjuangkan hak-hak dan kemandirian mereka yang tidak dapat dicabut,” begitu pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dalam sejarah, Amerika Serikat bukanlah negara pertama yang membuka kantor kedutaan di Yerusalem. Melansir dari AFP, sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin tercatat penah memiliki kedutaan besar di Yerusalem, yaitu Pantai Gading, Zaire, dan Kenya. Namun, seusai peran Yom Kippur antara Arab dan Israel pada 1973, ketiganya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada tahun 1980, Dewan Keamanan PBB mengecam langkah Israel yang mengklaim Yerusalem dan kawasan timur Palestina sebagai ibu kotanya, PBB pun menyerukan negara-negara yang telah memiliki misi diplomatik di Yerusalem untuk menariknya. Belanda, Haiti dan sejumlah negara Amerika Latin mematuhi seruan PBB.

Empat tahun berselang, pada tahun 1984, Kosta Rika dan El Savador memutuskan kembali membuka kedutaannya di Yerusalem. Tapi, pada tahun 2006, mereka memindahkannya ke Tel Aviv. Kini, Amerika Serikat justru memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang kemungkinan akan diikuti oleh beberapa negara yang menjadi sekutu AS.

Konflik Palestina dan Israel tampaknya akan semakin memanas. Amerika Serikat yang berada di balik Israel, ikut memperkeruh proses perdamaian yang tengah diperjuangkan oleh PBB. Israel selalu tak mau mematuhi resolusi PBB sehingga jalan damai akan sulit tercipta. Namun, rakyat Palestina tak akan mundur dan tetap berjuang untuk melawan penindasan penjajah Israel.