Jakarta Banjir Lagi, DPR Nilai Anies Tak Serius Upayakan Langkah Pencegahan
Jika mau serius, seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rentan waktu dari sekitar bulan April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menilai Pemprov DKI kurang serius dalan melakukan langkah pencegahan banjir. Hal ini dikatakan menanggapi banjir yang kembali menimpa wilayah Jakarta beberapa hari ini.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan yang gigih dalam mengatasi banjir di Jakarta, terutama dalam proses membantu penanganan banjir di Jakarta. Terutama dengan dikeluarkannya 9 poin arahan gubernur,” ujar Aras dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2).
“Namun, kami menilai dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta terihat kurang serius dalam proses pencegahan banjir yang tiap tahun terjadi di Ibu Kota Jakarta,” lanjutnya.
Menurut Aras, jika mau serius, seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rentan waktu dari sekitar bulan April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang.
“Seperti banjir yang terjadi saat ini kan disebabkan oleh hujan, artinya banjir lokal bukan banjir kiriman. Seharusnya, banjir seperti ini sangat bisa diantisipasi dengan sistem pencegahan banjir yang baik,” ungkapnya.
Ia mengatakan, banjir saat ini telah mengorbankan banyak hal termasuk aktivitas ekonomi yang terhenti akinat beberapa jalan vital, underpass, dan juga jalan tol tergenang Air. Menurutnya hal ini karena sistem drainase yang buruk di Jakarta.
“Ini tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota. Bagaimana dengan normalisasi dan naturalisasi sungai-sungai/saluran-saluran air?,” ucap politisi PPP itu.
Karana itu, Aras mendorong agar Pemprov DKI dapat lebih serius mengupayakan langkah pencegahan. Menurutya, banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya dapat membentuk tim untuk mengkaji soal pencegahan dan penanganan banjir Jakarta.
“Kami minta agar Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bisa duduk bersama, melakukan penelitian, mendatangkan ahli untuk bisa menangani banjir di Ibu Kota dan mencegahnya di kemudian hari,” tandasnya.
