Indonesia Pertama Kali Jabat Presidensi G20 Mulai 1 Desember 2021, Begini Prospeknya

MONITORDAY.COM - Setelah menerima tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober di Roma, Italia, Indonesia secara resmi akan memegang jabatan pemimpin kelompok negara-negara G20, yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Renacananya, penyelenggaraan KTT G20 bakal digelar di Bali pada 1 Desember tahun ini.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan KTT G20 , Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau beberapa fasilitas yang kemungkinan akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan KTT G20.

Selain itu, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Gubernur Bali I Wayan yang ikut mendampingi.

“Sebagai tuan rumah, kita ingin melayani dengan baik, ingin menampilkan yang terbaik dan saya yakin Bali memiliki reputasi, memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan event-event internasional,” ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi yang diterima redaksi, sabtu (9/10/2021).

Menurut Kepala Negara, pelaksanaan KTT G20 harus dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam pengendalian pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Selain itu, juga untuk menampilkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Indonesia.

“Juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita juga ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam presidensi G20 nantinya,” imbuhnya.

Presiden berharap, semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat Bali dapat terus bersama-sama mengendalikan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan, giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana Presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah.

Diketahui, dari Presidensi G20 dan baru empat negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.

Airlangga menjelaskan, tema utama dalam pertemuan G20 kali ini adalah “Recovery Together and Recovery Stronger,” yang artinya pulih dan tangguh bersama. 

Dalam mendukung tema utama tersebut, ujar Airlangga, terdapat lima pilar prioritas yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Lebih Lanjut, Airlangga memaparkan bahwa dalam forum ekonomi global tersebut, rencananya akan ada 150 rangkaian pertemuan dalam kurun waktu satu tahun, diantaranya KTT yang akan dihadiri oleh seluruh Kepala Negara dan Kepala Pemerintah, pertemuan tingkat menteri, serta side event seperti working groups. 
Jumlah delegasi dari pertemuan-pertemuan tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 5.800 sepanjang tahun.

Lebih jauh ia mengatakan setidaknya ada tiga manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial maupun politik dari ajang G20 ini. Manfaat langsung pada sektor eknomi misalnya adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, kemudian penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp7,47 triliun dan penyerapan tenaga kerja hingga 33 ribu di berbagai sektor. 

Ajang bergengsi ini katanya juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural diantaranya dengan adanya UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang juga diyakini akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi serta mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan.

“Amanah sebagai Presidensi G20 Indonesia tentu akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang, dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk antara lain isu-isu informasi digital dan ekonomi inklusif,” jelasnya.