Hindari Narasi Memecah Belah Persatuan, Pemuda Muhammadiyah : Lebih Baik Kembali Bersama Membangun Bangsa

MONITORDAY.COM -  Terkait rencana elemen masyarakat yang akan menggelar aksi di MK saat pembacaan keputusan gugatan PHPU Pilpres, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto ikut berkomentar dan meminta semua pihak untuk menghormati proses penyelesaian sengketa Pemilu di Mahakamah Konstitusi (MK). 

Dia juga mengimbau agar masyarakat untuk menghindari ikut serta dalam aksi massa di depan MK lantaran berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalau mau halalbihalal ya silakan, tapi fungsikan itu halalbihalal dan bukan malah melakukan aksi mendeligitamasi atau mendesak dan menekan hakim untuk melakukan putusan," kata Sunanto dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (25/6).

Majelis hakim MK seperti dilansir dalam lama resminya mkri.id, mengagendakan akan mengumumkan putusan hasil Rapat Musyawarah Hakim (RPH) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada hari Kamis (27/6) nanti. Keputusan MK merupakan hal yang bersifat final dan mengikat.

Sunanto berharap, keputusan MK nanti dikeluarkan secara ojektif sehingga tidak menimbulkan perdebatan hukum lagi. Dia mengatakan, keputusan harus diambil dengan baik agar tidak menimbulkan multitafsir dan keresahan baru mengingat prosesnya yang sudah sangat panjang.

Dia meminta masyarakat menghindari narasi-narasi yang memecah bangsa termasuk ikut dalam aksi. Menurutnya, masyarakat baik itu pendukung Jokowi dan Prabowo lebih baik kembali bersama membangun bangsa.

"Maka kami berharap semua pihak kembali merajut kebersamaan untuk bangsa ke depan," katanya

Pria yang biasa dipanggil Cak Nanto ini menilai, sebenarnya aksi massa itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang terjadi. Dia menilai aksi itu dapat membuat disintegrasi di tengah masyarakat.

Sunanto menilai, hakim sudah sangat terbuka dalam menyelesaikan sengeta pemilu. Dia berpendapat, aksi akan membuat publik yang sebenarnya sudah mau menerima kekalahan malah kembali berpikir untuk melakukan upaya disintegrasi. "Saya kira itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan landasan bahwa payung hukum dan gugatan hukum sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu MK," katanya.

Seperti dikabarkan dalam pesan berantai di media sosial, pendukung Prabowo-Sandiaga salah satunya Habib Rizieq dan FPI serta beberapa elemen alumni 212 berencana menggelar unjuk rasa di depan MK. Aksi itu bertema Halal Bi Halal Akbar 212.  Rencananya aksi akan digelar hari Rabu 26 Juni nanti.