Golkar Diminta Cabut Dukungan kepada Ahok  

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Tokoh Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pengurus pusat partainya mencabut dukungan kepada Basuki T Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017. Sebab, Ahok diduga menistakan agama dengan menyinggung surat Al Maidah ayat 51 ketika berdinas di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

"Saya sebagai kader Golkar 'sekali lagi' meminta dengan hormat dan kesadaran penuh kepada DPP Partai Golkar untuk mencabut dukungannya kepada saudara Ahok pada Pilgub DKI," tegas Doli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

"Jangankan bicara ada manfaatnya, bahkan saat ini sangat bisa merugikan partai. Apa untungnya kita berada di depan melindungi orang yang terang-terang sudah melakukan penistaan agama dan menjadi sorotan serta amarah publik," sambungnya. 

Doli berujar, apa yang telah dilakukan Ahok sama sekali bertentangan dengan nilai, visi, misi, paradigma, serta doktrin yang selama ini dikembangkan dalam tubuh partai.
 
"Selain itu juga, sudah saatnya lembaga atau dewan yang ada dan dibentuk pada periode ini, seperti dewan pembina dan dewan kehormatan segera rapat, membuat sikap, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada DPP," tandasnya.

Ia menerangkan, dewan-dewan yang ada di partai bertugas memberikan pertimbangan dalam menjaga nilai kepartaian dan keindonesiaan agar tetap tegak.

"Dewan-dewan itu kan dibentuk untuk ada tugas dan fungsinya. Di dalam AD/ART, dewan kehormatan tugasnya adalah memberikan pertimbangan terutama yang terkait dengan hal normatif dan etis; menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai," tutur Doli.

Menurut dia, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi dewan kehormatan untuk menunjukkan eksistensinya. Terlebih, dewan ini diisi oleh tokoh-tokoh senior partai.

"Jadi ini momentum dewan kehormatan menunjukkan eksistensinya. Apalagi dewan ini diketuai oleh Pak BJ Habibie, yang adalah tokoh, sesepuh partai, yang juga adalah pendiri ICMI. Ada juga di situ pak Akbar Tandjung, yang pernah menjadi ketua umum," ungkapnya. 

Tak hanya dewan kehormatan, Doli juga meminta dewan pembina partai memberikan pertimbangan politik kepada DPP Golkar terkait dukungannya terhadap Ahok.  

"Dewan pembina juga penting memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif bila Golkar tetap mendukung Ahok," tukasnya.

Mantan Sekjen PB HMI ini juga meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok lantaran persoalan ini sudah masuk dalam skala nasional.
 
"Kita juga semua ingin tahu sikap dari presiden kita, Bapak Jokowi. Kasus penistaan agama oleh Ahok ini sudah menjadi persoalan nasional. Sebagai kepala negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia, sudah saatnya Pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama," tegas Doli. 

"Jangan sepertinya tidak ambil peduli, dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok. Apalagi bagi kami kader Partai Golkar, sikap itu penting, karena Pak Jokowi sudah menjadi Calon Presiden Partai Golkar secara resmi pada tahun 2019," pungkasnya. (FRZ)