Gerindra Minta Pemerintah Sikapi Rencana Aksi Buruh Pada 30 April
Inisiatif omninus law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan meninjau kembali draf yang sudah diserahkan ke DPR.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Obon Tabroni meminta pemerintah bersikap serius terkait agenda golongan buruh yang akan melaksanakan aksi dalam rangka memperingati hari buruh internasional (May Day) pada (30/04/2020).
Menurut Obon, dalam aksinya kelompok buruh akan menyampaikan tiga tuntutan, yakni hentikan pembahasan omnibus Law RUU Cipta , Tolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh. Kemudian, ia menganjurkan supaya pemerintah meninjau ulang agenda pembentukan RUU Cipta kerja dengan DPR.
"Inisiatif omninus law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan meninjau kembali draf yang sudah diserahkan ke DPR," kata Obon dalam keterangan tertulis, Rabu (22/04/2020).
Lebih lanjut, Obon menilai meninjau ulang pembentukan RUU merupakan langkah yang tepat. Karena, semenjak permulaan pembentukan RUU cipta kerja itu tak melibatkan unsur masyarakat.
"Apalagi proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejak awal dilakukan oleh tim yang tidak melibatkan atau mendengar aspirasi buruh dan elemen masyarakat yang lain," ujarnya.
Selain itu, Obon menyatakan kaum buruh agar tak melaksanakan aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19, jika aspirasinya di dengar pemerintah dan DPR.
"Demi kepentingan yang lebih besar, saya meminta pemerintah meninjau kembali RUU Cipta Kerja. Sehingga kita semua bisa lebih fokus dalam menangani pandemi corona ini, termasuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono mengatakan pihaknya berencana akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati hari buruh internasional (May Day).
Selanjutnya, Kahar mengatakan aksi demonstrasi bertujuan untuk manyatakan kritik terhadap pemerintah dan aparat yang masih memperkenankan perusahaan tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19.
