Gerinda Sebut Pembebasan Tarif Tol Suramadu Pencitraan Politik

MONITORDAY.COM -  Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai pembebasan (red: gratis) tarif Tol Suramadu merupakan upaya Joko Widodo (Jokowi) merebut suara basis pendukung Prabowo Subianto di Madura.

"Itu juga salah faktor. Tentu Tim (Jokowi) punya perhitungan. Dulu Pak Prabowo menang di Madura, sekarang supaya kalah bagaimana (caranya)," kata Riza di Jakarta, Minggu, (28/10/2018).

"Ya, tentu menggunakan berbagai cara, termasuk membuat kebijakan yang menguntungkan bagi petahana," ujar Juru Kampanye Prabowo tersebut.

Diketahui, Jokowi merupakan petahana dalam Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Jokowi juga bertarung dengan Prabowo. Kala itu, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sedangkan Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Terkait perolehan suara di Madura pada Pilpres 2014, Prabowo unggul dari Jokowi. Mantan Danjen Kopassus itu meraih total suara 830.968. Sementara Jokowi hanya mendapat 692.631 suara.

Menurut Riza, jika kebijakan tersebut bukan untuk pencitraan dan meraih simpati masyarakat, baiknya diterbitkan sejak lama, bukan justru muncul jelang pemilu.

"(Kebijakan tol gratis) itu sesuatu yang baik, sekalipun saya anggap bagian pencitraan, mau pilpres. Kenapa enggak dari dulu mau digratiskan. Sekarang masuk tahun politik," kata Riza.

Sementara, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Erick Thohir membantah jika rencana Presiden Jokowi untuk membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu, mempunyai muatan politis.

Menurut Erick, pembebasan tarif untuk semua kendaraan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura itu merupakan bentuk kerja Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai politisi.

"Saya tidak melihat (kepentingan politik) begitu ya," kata Erick saat menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Surabaya, pada Jumat (26/10).

Erick menilai, yang dilakukan Jokowi itu sama halnya dengan gelaran Asian Para Games di Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika semua kerja presiden dianggap sebagai langkah politis, maka masyarakat sendiri yang akan mengalami kesulitan.

"Contoh kemarin habis Para Games, bagaimana beliau memperhatikan masyarakat yang harus dapat perhatian khusus, itu kan bagian kerja dari seorang Presiden, kalau semua dianggap politis akan sulit," ujarnya.

Apa yang akan dilakukan Jokowi, kata Erick, justru semakin menambah manfaat yang akan dirasakan masyarakat di kawasan tersebut. Selain itu, kebijakan membebaskan tarif Jembatan Suramadu juga diprediksi bakal mendongkrak perekonomian di Madura dan sekitarnya.

"Ini tak lain untuk menunjang perekonomian di daerah tersebut, di Jawa Timur, dan Madura pada khususnya," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan, kepentingan masyarakat tak bisa ditunda dan harus segera direalisasikan. Karena itu, Jokowi harus tetap bekerja sebagai kepala negara.

"Pastikan beliau itu memang terus bekerja, karena itu kalau kita lihat banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tak mempolitisasi pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu hari ini. Jokowi menyatakan pembebasan tarif sama sekali tak berkaitan dengan Pilpres 2019.

"Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, urusan investasi, urusan kesejahteraan, urusan rasa keadilan," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

Seperti diketahui, pembebasan tarif Tol Jembatan Suramadu saat ini masih khusus kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan kendaraan bermotor untuk roda empat (mobil pribadi) atau lebih (bus, truk dan angkutan barang lainnya) masih dikenakan tarif