Gerakan Nasional Berkemajuan Siap Bantu Kemendikbud Kawal Penyaluran KIP

MONDAYREVIEW.COM – Dalam rangka pra evaluasi kinerja Pemerintah Jokowi- JK dalam mengejar  tahapan peresapan anggaran 2017 khususnya di sektor pendidikan, Gerakan Nusantara Berkemajuan menggelar Focus Group Discution (FGD) yang melibatkan para aktivis dan pemerhati sosial dan pendidikan di Jakarta, Sabtu (14/10).

Koordinator Gerakan Nusantara Berkemajuan,  Ikhwansyah Nasution mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini yang telah serius melakukan langkah percepatan transformasi bangsa melalui revitalisasi program pendidikan. Tapi, yang masih menjadi catatan adalah efektifitas penyaluran dan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurutnya sebagai insentif pendidikan bagi siswa sampai hari ini masih dalam tahapan kejar tayang.  Sebab hingga saat ini persentase penerima dan pencairannya relatif belum merata. "Penyaluran  KIP  perlu dipertimbangkan kembali efektifitas penggunaannya melalui pola penyaluran yang ada . Mengingat secara teknis penyaluran KIP ini dilakukan secara charity yang nyaris minim pengawasan dalam hal penggunaannya," ungkapnya. 

Maka itu, Ia berharap agar Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih jeli dalam melakukan langkah antisipasi penyelewengan pemanfaatannya melalui sistem. Yakni perencaaan dan pengawasan yang lebih auditable dan transparan. Hal ini dikuatirkan digunakan untuk sesuatu yang tidak ada korelasi dengan keperluan siswa dalam mendukung aktifitas belajar. “Hal ini banyak terjadi namun sama sekali tidak didengar langkah pencegahan dan pelaporannya, andai ini massif tentu hanya akan menguras anggaran negara untuk pendidikan tanpa memberikan efek positif bagi efektifitas yang diharapkan,” jelasnya.

Kendati demikian Gerakan Nusantara Berkemajuan sangat mengapresiasi Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan seluruh jajaran Direktorat Dikdasmen terkait dalam pelaksanaan PIP dan penyaluran KIP. “KIP tentunya sangat banyak membantu dalam meringankan beban operasional yang ditanggung siswa. Oleh karena itu penggunaannya harus tepat sasaran dan diawasi oleh stake holder tentunya tidak hanya dengan nasehat dan arahan tapi diawasi dengan pola yang dapat dipertanggung jawabkan,” jelasnya.

Oleh karena itu Gerakan Nusantara Berkemajuan siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI dalam melakukan pengawasan penyaluran KIP.

” KIP masih banyak menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) besar menyangkut efektifitas penggunanaannya. Hal ini terlihat dilapangan,” tutupnya.