Fokus Kampanye Positif, TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Akan Banyak Tanggapi Berita Bohong
Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menegaskan, bahwa pihaknya akan konsisten lakukan kampanye positif dalam rangka memenangkan pasangan Capres-cawapres yang disusunnya itu.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menegaskan, bahwa pihaknya akan konsisten lakukan kampanye positif dalam rangka memenangkan pasangan Capres-cawapres yang disusunnya itu.
Hal ini dikatakan menanggapi tingkah kubu lawan (Prabowo-Sandi) yang beberapa kali melakukan kampanye negatif, seperti menyerang dengan berita bohong yang dikemas dan disebarkan sedemikian rupa.
"Sebisa mungkin kami menghindari untuk melakukan kampanye negatif. Memang negatif itu boleh, tapi ngapain dan buat apa? Kita berpikir lebih keras untuk melakukan itu," kata Dwi, di Jakarta, Rabu (17/10).
Menurut dia, kampanye negatif hanya akan merugikan calon yang diusungnya. Ia mengatakan, banyak hal yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi, banyak juga prestasi yang telah ditorehkannya selama menjabat hampir satu periode, yang harus di promosikan. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan kampanye negatif.
Terlebih, kata Dwi, Pilpres masih cukup lama. Lebih baik waktu-waktu saat ini digunakan untuk mengatur strategi khusus untuk melakukan kampanye dengan baik. Menurutnya, jangan sampai energi terkuras di awal-awal, karena meladeni kampanye negatif kubu sebelah.
Meski begitu, jikapun ada dari TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, melakukan kampanye yang cukup intens, menurut Dwi, itu bisa dikatakan hanya sebatas untuk meluruskan kabar negatif yang dihembuskan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu.
Dia mencontohkan, seperti kasus yang beberpa waktu lalu, soal berita bohong tersangka Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli oleh sejumlah pihak, Dwi mangatakan, pihaknya berhati-hati dan memilih untuk tidak banyak berkomentar.
"Kayak masalah RS, kami memang berhati-hati sekali, dan lebih baik menyerahkan hal ini ke pihak penegakan hukum, tak perlu diperpanjang," tutur Direktorat Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Ma'ruf ini.
