Eva Sundari: Mandat Jokowi dan Nawacita untuk Wong Cilik

MONITORDAY. COM - Pada tanggal 20 oktober 2018, genap empat tahun Presiden Jokowi dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-7. Dalam kurun waktu itu sudah banyak capaian program Pemerintahan Jokowi -JK yang tertuang dalam 9 program (Nawacita) terlaksana. Pada intinya, semua program ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Inilah yang disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari saat menilai Pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga 2018 dalam acara diskusi ‘ 4 tahun Jokowi, Catatan Kesuksesan dan Pekerjaan Tersisa ‘ di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018.

“Mandat dan Nawa Cita yang diberikan kepada Presiden Jokowi yang dieksekusi selama empat tahun ini, intinya keberpihakan kepada wong cilik,” tegasnya

Eva menjelaskan apa yang sudah dijalani oleh pemerintahan saat ini lebih kepada bagaimana pembangunan sumber daya manusia. Sehingga dengan komitmen ini, Jokowi, terangnya, dimana hak asasi yang diperlukan sebagai manusia biasa terpenuhi, seperti kesehatan dan pendidikan.

Sebagai pembuktian, eva menyebutkan salah satunya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang hingga saat ini sudah menyasarkan kepada lebih kurang 87 juta rakyat Indonesia. “Angka ini terbesar di dunia,” terangnya.

Tidak hanya itu, program lainnya Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 40 % rakyat Indonesia telah ikut dalam program ini. Dalam program ini, masyarakat secara langsung sudah mendapatkan semisal BPI, KIS.

“Ini mengalahkan angka program Bolsa Familia dilakukan oleh Brazil untuk menurunkan gini rationya,” tuturnya.

Dalam asuransi kesehatan, Eva menambahkan Indonesia selama kepemimpinan Jokowi cukup diperhitungkan. Dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh BPJS sangat membantu masyarakat yang ekonomi lemah.

“Walaupun harus diakui, bahwa akhir-akhir ini secara manajemen agak sedikit kacau. Tetapi jangan salah loh pesertanya sudah mencapai 127 juta. Ini juga angka terbesar di dunia,” jelas anggota Komisi XI DPR RI.

Secara penganggaran dana bagi desa, Eva menambahkan dalam era pemerintahan Jokowi juga cukup besar dibandingkan anggaran yang diberikan kepada kementrian dan lembaga lainnya. Dengan transfer dana desa cukup besar setidaknya telah mampu  mengontrol dan mengurangi angka kemiskinan di desa.

“Dengan laju perekonomian di desa yang dibuktikan semakin menggeliat pertanian dengan pembangunan infrastruktur mikro, irigasi, bendungan dan embung. Ini langsung dirasakan manfaat masyarakat dan terkait dengan ketahanan pangan kita. Sehingga, Indonesia dinilai cukup berhasil mengendalikan inflasi, karena ini senjata mujarab untuk menekan angka kemiskinan. Ketika inflasi sudah bisa dikendalikan, maka ekonomi rumah tangga masyarakat tidak terlalu terpukul saat adanya kenaikan harga.” Ujar legislator dapil Jawa Timur VI

Dalam menekan angka kemiskinan, Eva menerangkan Pemerintah saat ini cukup berhasil.  Sebagaimana hasil pendataan BPS Maret 2018, saat ini tercatat angka kemiskinan Indonesia berada di level yang terendah yakni 9,82 % sepanjang sejarah bangsa ini.

“Angka kemiskinan dibawah 1 digit, keberhasilan ini cukup luar biasa,” sebutnya.

Jika keberhasilan ini dikaitkan dengan perempuan Indonesia, maka Eva menilai catatan keberhasilan ini memberikan keuntungan bagi perempuan. Apalagi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan, maka secara tidak langsung membantu perekonomian domestik yang dalam hal ini dikuasai oleh perempuan.

“Sebelumnya pak Jokowi naik (Presiden), betul SPP gratis tetapi kan pembiayaan untuk pendidikan siswa itu belum, nah ini jadi persoalan juga saat itu bagi masyarakat kecil terutama di dapil saya. Sekarang Alhamdulilah, sudah ada skema untuk mencover hal tersebut salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan adanya program KIS, PIP bagi kalangan perempuan sangat terbantu kebutuhan praktisnya. Jadi living cost sudah terpenuhi, maka tinggal dia memikirkan kebutuhan strategis lain.

Secara penganggaran sendiri, Presiden Jokowi mengalokasi pemberdayaan terhadap sangat diperhatikan sekali. “Terkait issu-issu pemberdayaan perempuan sangat menjadi salah satu prioritas, maka saya bisa katakan dalam pengalokasian pak Jokowi sangat gender budget,” pungkasnya.