Endang Tirtana: Bukan Salah Jokowi, Pandemi Covid-19 di RI Belum Berlalu

MONITORDAY.COM - Indonesia masih berjuang untuk bisa keluar dari Pandemi Covid-19. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, karena efek dari pandemi ini juga berimbas pada sektor pendidikan dan ekonomi. Namun, dampak ini tidak bisa dibebankan kepada Presiden Joko Widodo saja.

Direktur Indonesia Watch for Democracy (IWD), Endang Tirtana mengatakan, kinerja Jokowi tidak bisa hanya dilihat selama pandemi Covid-19. Banyak capaian kerja yang telah ditorehkan oleh Jokowi selama memimpin Indonesia. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi telah mengubah pandangan masyarakat dari pembangunan jawa-sentris menjadi Indonesia sentris.

“Pandemi ini tidak hanya berdampak di Indonesia saja, seluruh negara di dunia juga tengah berupaya bangkit. Sehingga tidak tepat menyalahkan Jokowi sepenuhnya. Dan harus diingat, Jokowi terus melakukan pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Namun saat ini harus fokus untuk penanganan Covid terlebih dahulu,” katanya di Jakarta, Kamis (22/7).

Dia mengingatkan, pemerintah Jokowi tidak pernah lepas tangan selama pandemi ini berlangsung. Upaya bantuan sosial, baik berupa sembako maupun tunai, terus diupayakan agar masyarakat dapat terus bertahan. Upaya-upaya ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Jokowi terhadap rakyat.

“Pemerintah terus berusaha memberikan bantuan agar rakyat mampu melalui pandemi bersama-sama. Belum lagi gencarnya vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah. Pemerintah ingin cepat, maka rakyat juga harus mendukung langkah itu. Tidak bisa abai pada kondisi ini,” ungkapnya.

Selain itu, pemeritahan Jokowi telah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data, Endang mengungkapkan, bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya. Kemudian pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika.

“Harus diingat Jokowi selalu menomorsatukan rakyat, terutama pendidikan. Salah satunya lewat program Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta, untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar, untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar dan KIP Kuliah Rp200 ribu,” terangnya.

Walaupun di tengah pandemi, Endang mengungkapkan, Jokowi juga terus konsisten melakukan reformasi birokrasi dan regulasi. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja hingga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih.

“Ini semua dilakukan agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Jadi Jokowi sangat memperhatikan birokrat yang serius dalam bekerja. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Endang mengimbau, masyarakat untuk dapat secara rasional menghadapi pandemi ini. Jangan sampai nantinya, kondisi pandemi ini digunakan pihak tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan pribadi dan memperkeruh suasana sehingga terjadi krisis politik.

Sebelumnya beredar berita Jokowi presiden terburuk sepanjang sejarah. Pernyataan dan gerakan ini, sangat jelas merupakan motif politik yang ingin memperkeruh suasana dan membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Upaya-upaya ini tidak akan berhasil karena masyarakat sudah sangat paham bahwa pemerintahan Jokowi bekerja untuk rakyat.