Empat Rekomendasi Kebijakan PKS untuk Menteri Susi
PKS menilai banyak persoalan kelautan dan perikanan yang tak kunjung tuntas
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan terhadap pemerintah perihal kelautan perikanan.
Pasalnya, selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan persetujuan impor garam industri.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini bahwa kedua persoalan tersebut menurutnya belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali.
"Solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara. Apalagi khusus untuk garam, KKP sudah merencanakan swasembada tahun 2019. Namun tanda-tanda ke arah sana masih sangat samar-samar," katanya dalam diskusi publik bertema 'Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia!' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Menyikapi permasalahan yang ada, PKS lalu merekomendasikan empat langkah kebijakan pada pemerintah melalui Menteri Susi. Pertama, Pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya.
"Persoalan alat tangkap cantrang ini sudah terjadi lebih dari tiga tahun. Namun belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution. Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia," ucapnya.
Kedua, Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dan mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ketiga, Pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam.
Terakhir, PKS meminta Pemerintah meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat.
