DPR Nilai PPKM Perlu Diiringi Percepatan Penyerapan APBN

MONITORDAY.COM - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai PPKM juga perlu diiringi dengan peningkatan langkah-langkah untuk mempercepat penyerapan APBN. 

"Hendaknya pemerintah mengantisipasinya dengan mempercepat penyerapan APBN 2021 dan pengucuran dana program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Adapun bahwa belanja untuk APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp2.750 triliun, sementara dana untuk program PEN 2021 ditetapkan sebesar Rp403,9 triliun.

Terlebih, kata Heri, pemerintah juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021, sehingga kebijakan PPKM Jawa-Bali diharapkan tidak membuyarkan target tersebut.

Oleh karena itu, Heri berharap agar kasus tahun lalu tidak terulang kembali di mana kebijakan pembatasan tidak diikuti dengan langkah penyerapan anggaran secara masif.

Selain itu, ia berpandangan bahwa kebijakan PPKM Jawa-Bali akan menurunkan laju perekonomian nasional, khususnya bisa melemahkan tingkat daya beli masyarakat.

"Agar daya beli rakyat tidak terpuruk, sebaiknya penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat," sebut Heri.

Oleh karena itu, Heri mendorong agar semua kementerian/lembaga hendaknya langsung tancap gas sejak awal tahun 2021, sebab belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sedangkan hingga akhir 2019, realisasi dana PEN hanya mencapai 83,4 persen atau Rp579,78 triliun, maka diharapkan minimnya penyerapan anggaran awal tahun lalu jangan terulang lagi.

"Di saat pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali, maka belanja pemerintah harus menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Terpenting adalah menyelamatkan konsumsi rumah tangga," tukas politisi partai Gerindra itu.