DPR : Nadiem Makarim Harus Dievaluasi Oleh Presiden
Nadiem Makarim harus dievaluasi oleh Presiden. Evaluasi macam-macam, presiden mengatakan kemarin waktu marah-marah di istana tanggal 18 Juni tahun 2020 presiden mengatakan evaluasi itu bisa macam-macam bisa apa menghapus atau membubarkan lembaga, bisa melakukan reshuffle dan reshuffle itu macam-macam juga bisa dipindahkan ke Kementerian lain atau bisa di off kan.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mendapat sorotan terkait Program Organisasi Pendamping (POP). PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari POP yang diluncurkan Kemendikbud.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Nadiem Makarim terkait persoalan sejumlah organisasi besar keluar dari program tersebut.
"Nadiem Makarim harus dievaluasi oleh Presiden. Evaluasi macam-macam, presiden mengatakan kemarin waktu marah-marah di istana tanggal 18 Juni tahun 2020 presiden mengatakan evaluasi itu bisa macam-macam bisa apa menghapus atau membubarkan lembaga, bisa melakukan reshuffle dan reshuffle itu macam-macam juga bisa dipindahkan ke Kementerian lain atau bisa di off kan," kata Saleh di ILC, Selasa, (28/07/2020) malam.
Menurut Saleh, dalam kebijakan yang dikeluarkan mantan bos Gojek ini menimbulkan hanya hal negatif sehingga menimbulkan polemik. Bahkan, Mundurnya Muhammadiyah, NU, dan kemudian PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah.
"Saya kira dari semua pembicara yang ada di sini hampir 99 persen mengatakan ada masalah di kementerian pendidikan ini," ujarnya.
Selain itu, Saleh berharap sebaiknya program itu dihentikan. Adapun, lebih baik instansi pemerintah itu bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang akibat pandemi Covid-19.
"Kalau menteri mengatakan tadi meminta maaf kemudian mengatakan bahwa dua Yayasan tadi itu tidak dapat tidak menarik dana lagi atau tidak diberi anggaran lagi dari dana APBN untuk program ini apakah persoalannya ini menjadi selesai jawabannya tidak, sesuai kenapa karena mereka menarik diri atau pengumuman itu muncul setelah ribut kalau memang dari awalnya ikut-ikutan nggak usah ikut di situ tapi udah ribut baru menarik, di mana pesan moralnya di situ masa menteri kita jadi juru bicara yayasan-yayasan itu," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Ia berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya.
