Di Hadapan Warga Muhammadiyah, Bamsoet Minta Sistem Pemilu Dikaji Kembali

Bamsoet menilai demokrasi semakin mengancam independensi Indonesia

Di Hadapan Warga Muhammadiyah, Bamsoet Minta Sistem Pemilu Dikaji Kembali
Bambang Soesatyo. (ist)

MONITORDAY.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan keresahannya melihat perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi semakin hari semakin tidak menggembirakan dan berpotensi mengancam eksistensi dan independensi Indonesia sebagai bangsa.

 

"Saya meminta secara khusus agar Muhammadiyah mengkaji kembali sistem pemilihan langsung dalam demokrasi kita, terutama dalam pemilihan langsung Bupati, Walikota dan Gubernur. Lebih banyak mudharatnya atau manfaatnya bagi rakyat kita?" katanya saat memberi sambutan dalam peresmian Graha Suara Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (25/2/2018).

 

Bamsoet meyakini, jika demokrasi transaksional yang brutal ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia akan dikuasai para pemodal baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

"Bisa jadi, 10-20 tahun kedepan, kita tidak mungkin lagi punya presiden yang dibelakang namanya berakhiran ‘O, seperti Sukarno, Suharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, karena peran para pemodal semakin mendominasi," tukas Politisi Partai Golkar itu.

 

Terkait acara peresmian gedung baru, Bamsoet juga memberikan apresiasi atas diresmikannya Graha Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Bagi Bamsoet, ini merupakan upaya nyata dalam memajukan Suara Muhammadiyah yang merupakan media kebanggaan bagi seluruh warga Muhammadiyah.

 

"Di era digital, tantangan mengembangkan media massa cukup berat. Bahkan tidak sedikit media konvensional yang gulung tikar akibat tidak bisa menyesuaikan perubahan zaman. Saya angkat topi karena Suara Muhammadiyah yang sudah berusia 103 tahun bisa tetap survive dan menjadi media terlama yang masih terbit serta eksis," ujar Bamsoet.

 

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Aisyah Nurjanah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Menkominfo Rudiantara dan Mendikbud Muhadjir Effendy.