DPR Khawatir Defisit Anggaran BPJS Berdampak Pada Layanan Kesehatan Masyarakat
Pemerintah dalam hal ini harus segera mencari cara guna menyelamatkan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyoroti soal dana Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini dikabarkan mengalami defisit. Ia mengatakan defisit keuangan tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
"Defisit keuangan BPJS Kesehatan yang belum bisa diselesaikan dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Amir, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).
Amir mengungkapkan, saat ini pemerintah memang sudah memberikan suntikan dana sebesar Rp13,5 triliun untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan daerah, serta juga Peserta Penerima Upah (PPU) kelompok pemerintah.
"Namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih gagal bayar Rp15,5 triliun. Jadi, situasi sekarang BPJS Kesehatan masih defisit," ungkapnya.
Ketua Fraksi PPP itu meminta agar pemerintah dalam hal ini harus segera mencari cara guna menyelamatkan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
Ia menyarankan agar pemerintah harus lebih memperhatikan perbaikan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan memperhatikan defisit anggaran sebagai konsekuensi dari pembayaran di muka (frontloading) BPJS Kesehatan.
"Karena dengan perbaikan data tersebut bantuan BPJS kesehatan akan tepat sasaran di masyarakat," ungkap Amir.
Untuk diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBI berlangsung pada Agustus 2019. Sedangkan untuk golongan TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah pada Oktober 2019.
Dalam Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019, tarif iuran kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Terakhir, iuran peserta mandiri kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
