DPR Ingatkan Pemerintah Soal Keamanan WNI di Myanmar

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Pemerintah Indonesia terus memantau warga negara Indonesia di Myanmar pasca terjadinya kudeta militer di negara tersebut pada Senin (1/2/2021).

"Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar khususnya keamanan WNI," kata Azis, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2/2021).

Azis turut prihatin atas terjadinya kudeta militer di Myanmar dan mengimbau negara tersebut mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Dia menjelaskan, Piagam ASEAN itu antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.

“Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," kata politisi Partai Golkar itu.

Menurut Azis, walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara ASEAN, kejadian kudeta di Myanmar bukan langkah yang dapat dibenarkan dan diharapkan kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi.

Azis berharap agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang menjadi permasalahan geopolitik baru di dunia.

Dia menilai, Indonesia dalam hal ini perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan.

"Di saat yang sama, dunia internasional perlu menahan diri dan mengedepankan dialog. Namun yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN," demikian kata Azis Syamsudin.