DPP IMM Tolak Rencana Pemerintah Untuk Impor Beras
Robby Karman
MONITORDAY.COM - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menolak rencana impor beras yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi. Rencana tersebut merupakan cerminan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih cukup besar.
Ketua DPP IMM Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Zaki Nugraha mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mengoptimalisasikan produktivitas sektor pertanian khususnya di bidang pangan sehingga para petani dapat berdikari.
"Fakta empiris di lapangan menunjukan bahwa petani pangan pokok dalam negeri memiliki pendapatan yang rendah sehingga membutuhkan kebijakan penunjang untuk menyejahterakan mereka. Daya saing produksi yang masih rendah (harga, ketersediaan, kontinyuitas, kualitas dan biaya transaksi) merupakan permasalahan fundamental yang masih dialami petani sampai saat ini." tuturnya.
Zaki menambahkan bahwa kebijakan impor ini akan berpengaruh pada perubahan harga beras yang kemudian akan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi.Zaki mengingatkan bahwa harga beras menjadi lokomotif bagi pergerakan harga barang dan jasa lainnya.
"Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan Harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat," tambahnya.
Sekretaris DPP IMM Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Affandi Affan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait rencana impor beras.
"DPP IMM mendesak pemerintah untuk melaksanakan hal-hal berikut: Pertama, mendesak Kementerian Perdagangan untuk Membatalkan Rencana MOU Impor beras dengan Thailand. Kedua, mendorong Kementrian Pertanian untuk menciptakan petani dari kalangan muda baik Milenial maupun Gen Z," ujarnya dalam rilis yang diberikan kepada monitorday.com.
"Ketiga, mendesak Presiden Jokowi Dodo agar konsisten dengan pernyataannya soal benci produk Impor. Keempat, mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar Meninjau Kembali Proyek Prioritas Negara yang menghilangkan lahan pertanian khususnya Sawah Produktif." pungkasnya.
