Dituding Bangun Dinasti Politik, PDI Perjuangan: Bukan Tipe Jokowi!

MONITORDAY.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), Andreas Hugo Pareira menampik tudingan sejumlah pihak yang menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya membangun dinasti politik presiden Joko Widodo.

Menurutnya, bukan tipe seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya untuk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis.

"Hal-hal KKN semacam ini belum terdengar pada diri Jokowi. Masih kuat dalam ingatan kita, salah satu anaknya Jokowi justru tidak lolos dalam test PNS, malah dibiarkan saja oleh Jokowi. Padahal, kalau mau, tidak sulit bagi Jokowi angkat telpon ke MenPAN RB untuk meloloskan anaknya," kata Anggota Komisi X DPR RI ini di Jakarta, Senin (20/07/20).

Lebih lanjut ia menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai Calon Walikota Solo dilakukan tanpa intervensi dan telah melalui pertimbangan yang matang di internal partai dengan kriteria elektoral dan kompetensi.

"Dukungan elektoral Gibran, kerja mesin partai PDI Perjuangan ditambah dukungan dari partai-partai lain akan menjadi basis elektoral yang kuat bagi Gibran," ujarnya.

Sementara dari segi kompetensi, lanjut Andreas menambahkan, meskipun relatif baru dalam dunia politik, dengan latar belakang lingkungan keluarga, pendidikan yang memadai dan pengalaman di dunia bisnis dan jaringan sosial yang dimiliki, tidak berlebihan jika Gibran mempunyai kompetensi dasar dan nilai lebih yang memadai untuk memimpin Solo.

"Bagi PDI Perjuangan memenangkan Pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni sehingga kepemimpinan di daerah tersebut bermanfaat untuk rakyat dan pada akhirnya dengan kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai baik daerah maupun nasional," tuturnya.

Ketika kembali ditanya soal maraknya tudingan Jokowi tengah membangun dinasti politik dengan pencalonan Gibran, Andreas lantas menjawab: argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini menjadi tidak relevan.

Sebab Andreas menilai, dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat.

"Dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yang dipraktikkan Korut saat ini. Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula Partai," ungkapnya.