Dikritik DPRD, Pemprov DKI akan Tinjau Ulang Program Sumur Resapan

MONITORDAY.COM - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan mengevaluasi program sumur resapan atau drainase vertikal usai berkembang wacana pencoretan anggaran program tersebut dalam Rancangan APBD 2022 oleh pihak DPRD DKI. 

"Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan dalam dua tahun terakhir," Riza di Jakarta, Selasa (16/11/2021). 

Politikus Partai Gerindra itu mengaku pihaknya terbuka mempersilakan masyarakat untuk memberi masukan terkait program sumur resapan. 

"Silakan masyarakat warga Jakarta atau mana pun memberikan masukan saran dan kritik untuk perbaikan program yang dibuat, yang disusun bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD," ucap Riza. 

Dia juga meminta agar DPRD DKI membicarakan soal pencoretan anggaran sumur resapan dengan dinas terkait. 

Lebih lanjut, Riza menegaskan, pada dasarnya pemerintah melaksanakan program tersebut sesuai kebutuhan yang ada demi kebaikan warga Ibu Kota. 

"Kami persilakan teman-teman dari dinas terkait bersama DPRD untuk membahas lebih lanjut dan lebih detail lagi, harapan kami penting segera dibahas dan kami putuskan rancangan APBD disampaikan," jelasnya. 

Sebelumnya, program sumur resapan yang diusung Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di Ibu Kota mendapat kritik dari anggota DPRD DKI. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyampaikan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan. 

Adapun penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022. 

Ia berdalih program drainase vertikal itu dianggap tak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Sedangkan jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar. 

Gembong menyesalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menggunakan dana pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan. 

"Kalau dulu Pak Anis mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik," sebut Gembong. 

Pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Ibu Kota. 

Bahkan, Anies menyebutkan pihaknya memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah yang memiliki sumur resapan.