Dikeluhkan Telatnya Pembayaran oleh RS, Pemerintah Sebut Sudah Temukan Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

MONITORDAY.COM - Terkait dengan keluhan sejumlah rumah sakit mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu karena BPJS masih defisit.

“Itu yang mau kita atasi sudah empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya,” kata Presiden Jokowi usai meninjau ruang perawatan di RSUD Cilegon, Banten, Jumat (6/12).

Namun, Presiden mengatakan bahwa Pemerintah sudah menemukan jurus untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

“Ya, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Rapat Terbatas kemarin. Tahun depan sudah ada ketemu jurusnya, sudah ketemu. nanti tanyakan ke Menkes” ujarnya.

Dari kunjungannya ke RSUD Cilegon itu, menurut Presiden, delapan puluh persen, tujuh puluh-delapan puluh persen itu pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis, sisanya dua puluh persen itu memakai yang mandiri, bayar sendiri.

“Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama,” ujarnya.

Soal pelayanan diakui Presiden kalau pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan.

Jokowi meminta agar rumah sakit-rumah sakit yang menerima pasien peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya, khususnya untuk perawatan di Kelas III.

“Meskipun di kelas tiga tetapi pembatas mesti ada, pembatas antarpasien, entah gorden, entah pakai sliding, sekat, mestinya ada. Masih banyak rumah sakit yang fasilitasnya masih belum dibenani. Itu menjadi tugas pemerintah daerah maupun provinsi,” pungkas Jokowi

Dalam kunjungan kerja meninjau RSUD Cilegon, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur Banten Wahidin Halim.