Di Tengah Pandemi Covid-19, Pengamat Nilai Adanya Perubahan Strategi Politik Jelang Pilkada 2020
Mundurnya sejumlah kandidat yang sebelumnya mendaftar ataupun secara terbuka menyatakan maju pada Pilkada 2020 jelas menunjukkan ada perubahan besar dalam strategi politik saat ini.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Dr H Budi Suryadi menilai adanya perubahan strategi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat pandemi virus Corona (COVID-19).
"Mundurnya sejumlah kandidat yang sebelumnya mendaftar ataupun secara terbuka menyatakan maju pada Pilkada 2020 jelas menunjukkan ada perubahan besar dalam strategi politik saat ini," katal di Banjarmasin, Sabtu (20/06/2020).
Menurut Budi, pilkada pada masa wabah COVID-19 telahmelahirkan rasionalisasi politik pada proses kesiapan bakal calon.
Lebih lanjut, Budi menilai pilkada tahun ini memang akan mendorong para partai politik dan bakal calon melakukan kolaborasi karena tantangan di lapangan yang berbeda dibandingkan sebelum adanya COVID-19.
"Kolaborasi ini akan lebih menguatkan dukungan ke salah satu kandidat dari parpol ataupun bakal calon dari independen," tuturnya.
Budi menambahkan, mundurnya sejumlah kandidat seperti calon perseorangan memang rasional, karena calon independen bakal menghadapi verifikasi dukungan administratif yang sangat menyulitkan.
"Bakal calon independen akan menghadapi ketidakpastian dukungan pemilih, di mana wabah corona bisa saja menjadikan salah satu pendukung mereka mengalami kematian, sehingga akan menyulitkan dalam verifikasi data dukungan," imbuhnya.
Sehingga, administrasi pembuktian data akan bermasalah. Apalagi pandemi belum berakhir sehingga tidak memberi kepastian bagi kondisi data dukungan pemilih ini.
Sedangkan bagi kandidat dari partai politik, Budi masih belum yakin ada kejujuran di balik alasan mundurnya mereka dari pilkada.
"Kalau memang alasannya demi kemanusiaan lantaran tak sependapat pilkada digelar tahun ini, saya pribadi apresiasi. Namun, masyarakat yang sudah mendukung juga harus jadi pertimbangan termasuk koalisi partai politik dan pasangannya sendiri. Rekomendasi DPP kan sudah didapat, tentu ada tanggung jawab moral dan konsekuensi," jelasnya.
