Calon Kepala Badan Otorita IKN, PKS Minta Pemerintah Tak Buat Gaduh
Belum dibahas di DPR tiba-tiba meloncat ke pimpinan otorita. Menurut saya itu satu hal yang harus dihindari supaya mengurangi kegaduhan. Ini Indonesia sudah sangat gaduh.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat gaduh terkait calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru ke publik. Menurutnya, perundangannya sendiri belum berlangsung di DPR.
"Belum dibahas di DPR tiba-tiba meloncat ke pimpinan otorita. Menurut saya itu satu hal yang harus dihindari supaya mengurangi kegaduhan. Ini Indonesia sudah sangat gaduh," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/03/2020).
Lebih lanjut, Hidayat mengatakan seharusnya Jokowi meyelesaikan dulu rancangan undang-undang pemindahan ibu kota, setelah itu baru memikirkan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"Pemerintah jangan ke sana ke mari meminta dukungan investasi bla bla, sementara payung hukumnya belum ada," ucapnya.
Terkait wacana pemindahan ibu kota negara, Hidayat menegaskan partainya menolak karena pemindahan ibu kota dari Jakarta belum diperlukan.
Sebelumnya, yakni Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diproyeksikan akan menjadi salah satu kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
