BUMN Mampu Ungkit Leverage dari Modal Negara Hingga 8,97 Kali
Taufan Agasta
MONITORDAY.COM -BUMN memiliki peran penting sebagai katalis dalam mendorong aktivitas perekonomian nasional dan menjadi agen pembangunan. Meski secara investasi swasta dinilai kurang menarik namun memiliki dampak ekonomi dan sosial yang tinggi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Leverage rata-rata dari seluruh satu rupiah yang kita masukkan dalam PMN adalah mencapai 8,97 kali.
Dalam dunia investasi makna leverage adalah hasil dari penggunaan modal pinjaman sebagai sumber pendanaan ketika berinvestasi untuk memperluas basis aset perusahaan dan menghasilkan pengembalian modal risiko.
Dengan kata lain leverage adalah strategi investasi menggunakan uang pinjaman — khususnya, penggunaan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman — untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Leverage juga dapat mengacu pada jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset.
Menkeu menjelaskan tahun 2019 jumlah BUMN mencapai 117 BUMN setelah dikurangi pada 2010 yang mencapai 145 BUMN karena kebijakan meningkatkan peranan perusahaan pelat merah itu agar lebih efektif sebagai agen pembangunan.
Badan usaha milik negara (BUMN) menyetor pendapatan bagi negara dalam bentuk dividen sebesar Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.518,7 triliun selama 2010-2019.
Penyertaan modal negara (PMN) selama satu dekade secara tunai Rp178 triliun dan nontunai Rp8,16 triliun
Penyertaan Modal Negara dilakukan dengan dua tujuan yakni untuk meningkatkan kapasitas usaha sebesar Rp179,16 triliun dan perbaikan struktur modal Rp7,30 triliun.
Menkeu merinci total PMN yang diberikan negara kepada BUMN adalah Rp186,47 triliun
Total jumlah proyek yang dikerjakan BUMN mencapai 112 proyek dengan nilai Rp833,9 triliun.
Adapun investasi dari pekerjaan BUMN, cukup merata di Tanah Air.
Proyek yang ditangani BUMN cukup beragam di antaranya jalan, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan air, transportasi, bandara, kawasan dan ketenagalistrikan.
