Bukan Soal Tiga Periode, Pengamat Tekankan Pentingnya Regenerasi Kepemimpinan Nasional
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Isu soal presiden tiga periode belakangan ramai dibicarakan publik sejak politisi senior Amien Rais menuding Presiden Jokowi bersama pembantunya tengah mengupayakan hadirnya pasal yang membolehkan seorang presiden memimpin tiga periode. Jokowi sendiri dengan tegas telah membantah adanya isu tersebut.
Menaggapi hal itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengungkapkan bahwa yang terpenting seharusnya dibicarakan bukan soal berapa periode, melainkan agenda regenerasi kepemimpinan nasional.
"Agenda penting yang perlu selalu dibicarakan oleh publik tentunya adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elite politik," tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (16/3/2021).
Menurut dia, regenerasi kepemimpinan di sebuah negara demokrasi adalah landasan sebenarnya kenapa pembatasan kekuasaan penting terus disampaikan.
"Artinya kita telaah memiliki komitmen tersebut dan harus tetap kita jaga bersama bahwa periode seorang presiden memang dibatasi dan kesepakatan politik di konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan," ungkap Aditya.
Karena itu, lanjut dia, Pilpres 2024 nanti seharusnya dipandang oleh seluruh partai politik dan elite di Indonesia sebagai upaya untuk terus menjaga regenerasi kepemimpinan, bukan lagi memperdebatkan masa jabatan seorang presiden.
Aditya menilai, regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting karena dua hal, pertama, menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden.
Kemudian kedua, mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk meramaikan kontestasi pilpres 2024 sebagai usaha kita mengedukasi publik akan pentingnya regenerasi politik.
"Untuk itu, saya berpandangan dalam masa waktu hingga tahun 2024 nanti, energi elite politik dan partai politik dapat sepenuhnya mempersiapkan diri dalam menghadirkan calon calon terbaiknya, bukan memperdebatkan hal yang sensitif dalam konstitusi kita yaitu masa jabatan presiden dua periode," demikian Aditya Perdana.
