BNPB Imbau Masyarakat Jatim Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Diharapkan masyarakat agar tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bencana seiring adanya peringatan dini dari BMKG.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor saat musim hujan.
"Diharapkan masyarakat agar tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bencana seiring adanya peringatan dini dari BMKG," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, dalam siaran persnya, Senin (2/11) sore.
Ia menyampaikan berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman "bmkg.go.id", diberikan peringatan dini cuaca buruk, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Prakiraan cuaca untuk Senin (2/11), kata dia, BMKG mengimbau agar waspada terhadap hujan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang sesaat pada pagi hari di wilayah Trenggalek, Kabupaten Malang dan Lumajang.
Sedangkan, siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Bondowoso.
Kemudian, Raditya mengatakan pada Selasa (3/11), BMKG juga memberikan peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang sesaat pada pagi hari di wilayah Lumajang. Sedangkan pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Jember.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga meminta warganya waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan pada November 2020 hingga Maret 2021
Ia mengumumkan terdapat 22 kabupaten/kota yang berstatus rawan bencana hidrometeorologi.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menginstruksikan instansi bidang kebencanaan, yakni BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Binamarga, dan Dinas Sosial untuk mendetailkan mitigasi menyusul adanya potensi bencana akibat La Nina.
Selain itu, Gubernur Khofifah mengemukakan seluruh instansi terkait kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur, mulai dari hulu hingga hilir.
"Kalau bisa mendetailkan koordinasi secara operasional akan bagus dalam menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespons fenomena La Nina," tuturnya.
