Blusukan ke Sulawesi Utara, Mendikbud Minta Kades dan Pemda Bantu Lancarkan Distribusi Kartu Indonesia Pintar

MONDAYREVIEW.COM, Manado - Kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak agar membantu kelancara distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mendorong anak bangsa untuk tetap bersekolah.

Demikian yang ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ketika menyerahkan KIP sambil berdialog dengan warga mengenai manfaat Program Indonesia Pintar, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kemarin.

"Mohon partisipasi semuanya, karena ini (PIP/KIP) adalah program pemerintah yang mulia, bertujuan agar siswa dapat melanjutkan sekolah dengan baik. Mohon semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak," kata Mendikbud.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, KIP juga tetap bisa digunakan bagi siswa yang telah lulus sekolah dasar (SD) maupun lulus sekolah menengah pertama (SMP).

"Jadi kalau ada siswa yang sudah lulus SD, kalau dia dapat KIP, kartunya bisa untuk meneruskan ke SMP. Kalau siswanya lulus SMP, bisa untuk melanjutkan ke SMA atau SMK, atau untuk ambil kursus atau pelatihan kerja. Dengan KIP, siswa miskin dijamin dapat bantuan biaya sampai tamat jenjang SMA atau SMK," tuturnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengingatkan para penerima KIP dan para orang tua siswa agar memanfaatkan KIP dengan baik dan tidak digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi untuk kepentingan siswa itu sendiri seperti pembelian baju seragam, buku, sepatu dan tas sekolah.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey meminta seluruh kepala desa dan kepala sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA di Sulut agar lebih proaktif mensosialisasikan PIP dan KIP kepada masyarakat. Ditambahkan, program ini merupakan program nasional pemerintahan Jokowi yang digulirkan sejak tahun 2015.

Olly berharap, program PIP dan KIP ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah serta menekan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

(FRZ)