Begini Tanggapan PKS Terkait RUU PKS

MONITORDAY.COM - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf mengatakan belum ada apa-apa tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Karena itu, ia mengatakan belum bisa berkomentar.

"Belum ada komentar mas, karena belum ada apa-apa tentang RUU PKS," ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (2/7).

RUU PKS merupakan salah satu dari 16 rancangan undang-undang yang dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas penarikan RUU PKS atas permintaan Komisi VIII DPR RI.

"Alasannya karena masih menunggu pengesahan RUU tentang KUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi," ujar dia dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, Kamis (2/7/2020).

Alhasil, RUU PKS pun dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 bersamaan dengan RUU lainnya, antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional