Begini Alasan Ganjar Tak Tutup Pasar di Tengah Pandemi

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menjelaskan alasannya tak menutup pasar selama pandemi Covid-19. Menurutnya, penutupan aktivitas pasar dikhawatirkan bakal membawa dampak besar bagi perekonomian.

“Antara protokol dan pertumbuhan (ekonomi) harus berjalan. Kalau protokol ketat, ekonomi rontok. Jadi ada mitigasi-mitigasi yang diharapkan lebih presisi. Kami ambil risiko, untuk pasar pengelolaannya tidak mudah, tapi kami tidak mungkin tutup (pasar),” kata Ganjar saat menghadiri webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Politikus PDIP itu berpendapat, pemerintah daerah harus tetap memikirkan strategi pemulihan ekonomi di tengah penanganan pandemi Covid-19, bahkan dari sisi kesehatan yang terus berjalan. 

Pada masa-masa awal gelombang virus corona meningkat di Tanah Air, ujar Ganjar, Pemerintah Jateng tidak mengambil opsi lockdown seperti yang dilakukan oleh banyak kota di berbagai negara. Sebab, secara hitung-hitungan Jateng tidak mampu menanggung dampak yang terjadi bila kebijakan itu diambil.

“Kami hitung semuanya. Maka saya enggak akan lakukan PSBB dan lockdown,” jelas Ganjar.

Adapun pengetatan daerah dilakukan sebatas level RT, RW, atau kelurahan yang termasuk zona merah berdasarkan pertimbangan epidemologisnya. Sehingga, aktivitas perekonomian di daerah yang tidak tergolong zona merah tetap berjalan.

Ganjar mengakui pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian Jateng. Pada tahun 2020, tercatat ada 440 perusahaan garmen dan tesktil di daerahnya terdampak serius. Lalu, sebanyak 65,8 ribu pekerja pun menerima imbas dari pelemahan kegiatan ekonomi.

Pemprov Jateng mencatat, sebanyak 11,4 ribu pekerja terkena PHK dan sebanyak 36 ribu lainnya dirumahkan. Sedangkan angka orang miskin dan pengangguran juga terekam meningkat pesat.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi lantaran berbagai tekanan ini, Ganjar menyebutkan pemerintah terus melakukan operasi pasar. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi dengan percepatan belanja APBD.

“Lalu kami mendorong realisasi investasi besar yang menjadi pending issue,” lanjut Ganjar.