Basah Lagi, Pemerintah Bakal Guyur Rp 411,7 triliun
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menganggarkan Rp 411,7 triliun atau setara 55% dari pagu anggaran Rp 744 triliun untuk menangani dampak pandemi Covid - 19, terutama masyarakat miskin yang terdampak.. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers perpanjangan PPKM, Senin (4/10/2021).
Anggaran ini diperuntukkan unuk kesehatan, perlindungan sosial hingga insentif perpajakan bagi dunia usaha agar tetap bisa bertahan. Kucuran dana fantastis ini juga membantu lima klaster dari kesehatan, insentif nakes, pengadaan vaksin dan vaksinasi, iuran JKN.
Klaster perlindungan sosial (Perlinsos) yang diberikan untuk masyarakat miskin, baik berupa bantuan sosial seperti sembako, bantuan tunai, subsidi gaji, kuota internet, subsidi listrik hingga bantuan beras bagi masyarakat rentan.
Klaster Program Prioritas yang diberikan untuk program padat karya di Kementerian/Lembaga, sektor pariwisata, program ketahanan pangan hingga memberikan pinjaman bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya turun karena pandemi Covid-19.
Kluster Dukungan UMKM dan Korporasi yang akan digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi.
Klaster insentif usaha yang digunakan untuk membantu pelaku usaha melalui insentif perpajakan, seperti pembebasan pajak karyawan (PPh 21 DTP), PPh Final UMKm DTP, Pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, penurunan tarif PPh Badan hingga yang terbaru diskon pajak untuk pembelian mobil serta rumah baru.
"Dari klaster kesehatan sudah 48,4% atau Rp 104 triliun, Perlinsos sudah 62,9% atau Rp 117,3 triliun. Kemudian untuk anggaran prioritas sudah Rp 62,5 triliun, untuk UMKM Rp 68,4 triliun, sementara dari klaster insentif usaha Rp 59 triliun atau sudah 94%," katanya dalam konferensi pers, Senin (4/10/2021).
Airlangga juga mengatakan dari klaster kesehatan ada anggaran Rp 104,1 untuk diagnostic dan vaksinasi. Perlinsos sebesar Rp 117,3 triliun, PKH atau bantuan untuk ibu hamil hingga anak sekolah sebesar Rp 20,7 triliun, kartu sembako Rp 29 triliun.
"Lalu BLT desa naik menjadi Rp 14 triliun dan bansos Rp 5,07 triliun" tambahnya
