Bantuan Sosial Terus Meningkat, Presiden Berharap Pengentasan Kemiskinan Bisa Lebih Cepat
Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi.
Ma'ruf Mutaqin
MONITORDAY.COM - Meskipun angka kemiskinan sudah turun dari 11,2 persen di tahun 2014 menjadi 9,8 persen tahun 2018 ini, Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut masih tinggi, dan perlu tenaga ekstra untuk membuatnya lebih turun lagi.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan kalau sudah 1 digit memang merupakan butuh tenaga ekstra karena ini semakin sulit untuk menjadi hilang, yang kita harapkan itu,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12), seperti dilansir Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Karena itulah, dia menegaskan yang diperhatikan pemerintah bukan hanya urusan fisik infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga muncul di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan wujud dari keberpihakan negara pada rakyatnya.
Jokowi menerangkan bahwa pemerintah terus meningkatkan anggaran-anggaran untuk bantuan sosial. Ia menunjuk PKH misalnya, jika pada tahun 2018 ini anggarannya Rp19 triliun, pada tahun 2019 mendatang naik menjadi Rp 34 triliun. Dengan sasaran juga naik, dari 6 juta Keuarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.
Selain itu, menurut Presiden, indeks bantuan sosial naik bisa dua-tiga kali. Secara rinci, nantinya jadi bantuan tetap setiap keluarga yang bergulir itu adalah Rp 550.000/keluarga/tahun, peserta PKH Rp1 juta/keluarga/tahun. Tetapi ada komponen bantuan, dilihat misalnya di keluarga itu ada ibu hamil atau balita itu ada tambahan Rp 2.400.000. Yang punya anak SD sederajat ada tambahan Rp 900.000, yang punya anak SMP dan sederajat ada tambahan Rp1.500.000. Yang punya anak SMA/SMK ada tambahan Rp2.000.000, kemudian penyandang disabilitas berat Rp 2.400.000, dan yang lansia Rp 2.400.000.
“Kalau Ini digabung kemudian diberikan, saya menyakini pengentasan kemiskinan kita ini akan lebih cepat,” ucapnya.
Presiden Jokowi mengingatkan kepada peserta Jambore Sumber Daya PKH yang merupakan pendamping penerima PKH, bahwa itu semua tanggung jawab pemerintah dan mereka.
“Oleh karena itu dampingi benar-benar benar, saya yakin Bapak/Ibu, saudara-saudara sekalian sangat berkepentingan untuk bisa menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dari negara kita,” kata Presiden menegaskan.
Kepala Negara juga menyampaikannya perbicangannya dengan yang di lapangan dari Sumatera Barat dan Kalsel, yang menilai program bantuan sosial pemerintah ini sudah betul betul lurus. Tinggal kita memastikan bahwa anggaran itu ada, dan anggaran harus ada untuk rakyat kita yang paling bawah.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
