Banjir Jakarta, Giliran FPI Semprot Anies Baswedan
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota, dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Banjir Jakarta tak kunjung mereda. Tak hanya melumpuhkan aktivitas warga tapi juga memakan korban jiwa. Hingga berita ini ditulis, per Kamis 2 Januari 2020, setidaknya 16 warga meregang nyawa akibat banjir yang melanda kawasan Jabodetabek.
Banjir sebenarnya masalah klasik Ibukota yang harusnya dapat dicegah sejak dini. Tapi nyatanya, pemerintah provinsi DKI dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan seperti kehilangan daya dalam menanggulanginya. Banjir ini membuktikan Gubernur Anies tak memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi curah hujan yang beberapa waktu ini cukup deras.
Jika saja sebelumnya program Pemprov DKI diprioritaskan terhadap pencegahan banjir seperti misalnya menuntaskan normalisasi kali Ciliwung, bisa jadi banjir tak separah ini.
Hal ini dibenarkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya, curah hujan yang cukup tinggi itu bisa ditanggulangi asalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan programnya dengan cepat yaitu melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Sebab, kata dia, saat ini Anies baru melakukan normalisasi sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
Namun kenyataannya, Gubernur Anies malah lebih memprioritaskan kebijakan yang dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sebut saja misalnya, penyediaan jalur sepeda di jalanan Ibukota.
Bahkan kebijakan Anies ini dikritik keras oleh pendukungnya sendiri, yakni Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota, dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil.
"Enggak ada rakyat kecil naik sepeda. Enggak ada kami lihat sepeda ontel di jalan seperti dahulu kala," kata Jubir FPI, Munarman dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Yang kita lihat di jalan justru sepeda-sepeda mahal yang harganya Rp 40 juta-an, harganya saja melebihi harga sepeda motor," ujar dia.
Munarman mengatakan, saat ini mayoritas rakyat kecil menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama mereka. Sedangkan sepeda yang saat ini kerap melintas di jalanan justru lebih mahal dari harga motor.
Ia menuding kebijakan Anies Baswedan mengenai pengadaan jalur sepeda sebagai upaya memfasilitasi hobi orang-orang kaya dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat miskin yang ada di Jakarta.
"Jadi kebijakan ini untuk siapa? Kebijakan ini kan hanya memfasilitasi hobi, bukan permasalahan rakyat kecil yang mayoritas ada di Jakarta," katanya.
Munarman menilai pelebaran pedestrian juga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Pasalnya, Indonesia memiliki cuaca tropis yang berbeda dengan iklim di negara-negara Eropa yang dingin dan sejuk.
Lantaran itu, ia mewakili FPI meminta agar Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, utamanya bagi rakyat kecil sebagai kelompok mayoritas yang ada di ibu kota.
"Anies harusnya memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Jadi kita mendukung bukan asal mendukung, tetapi kita mendukung pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Munarman.
