Banding Dikabulkan, Romahurmuziy Segera Terbebas Pekan Depan
Mestinya dibebaskan minggu depan, meskipun KPK kasasi karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy segera akan terbebas setelah pengajuan banding dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pengacara Romi, Maqdir Ismail membenarkan kliennya hanya menjalani masa tahanan satu tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Diketahui, Romi divonis pidana dua tahun penjara dan diharuskan membayar denda senilai Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Hal itupun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni pidana 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan.
"Mestinya dibebaskan minggu depan, meskipun KPK kasasi karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan," kata Maqdir melalui keterangan tertulis, Jumat (24/04/2020).
Romi pun sejak (16/03/2019) mendekam di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. Maqdir mengatakan Romi sempat sakit sehingga penahanannya dibantarkan 45 hari. Namun, masa hukuman Romi kian berkurang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaku akan tetap menghargai dan menghormati putusan PT DKI.
"Selanjutnya sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," jelas Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (24/04/2020).
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romi) dengan pidana dua tahun penjara.
Selain itu, Romi juga diwajibkan membayar denda senilai Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis terhadap Romi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni pidana 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan.
Selanjutnya, Hakim menyatakan Romi terbukti melakukan korupsi dalam perkara suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Kemudian, Romi divonis bersalah karena telah menerima suap dari eks Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin senilai Rp255 juta dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik M Muafaq Wirahadi senilai Rp91,4 juta. Bahkan, Hakim menyatakan Romi melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris dan Muafak.
Dalam kasus tersebut, Romi divonis bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
