Bamsoet Usulkan Jokowi Tunjuk Menteri yang Penuhi Kriteria ini
Bamsoet mengatakan, menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat amat diperlukan mengingat berbagai permasalah yang ada di setiap daerah berbeda-beda, sehingga menurutnya harus pula ditangani dengan cara berbeda.

MONITORDAY.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh menteri yang akan menjabat di periode 2019-2024. Ia mengatakan, kriteria pertama yang dibutuhkan oleh menteri untuk merespon kondisi saat ini adalah Ia harus responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan pembantunya dituntut untuk memiliki sensitivitas yang tinggi dan sigap merespon aspirasi masyarakat,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Senin (7/10).
Menurut Pria yang akrab disapa Bamsoet ini, responsif terhadap aspirasi masyarakat amat diperlukan mengingat berbagai permasalah yang ada di setiap daerah berbeda-beda, sehingga menurutnya harus pula ditangani dengan cara berbeda.
“Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua,” ungkapnya.
Selain Responsif, Bamsoet juga mengusulkan agar menteri yang akan ditunjuk nantinya harus komunikatif. Menurutnya, menteri yang komunikatif amat diperlukan agar Ia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri.
Karena itu, Bamsoet mengatakan, meski pemilihan menteri merupakan hak preogratif presiden, namun Ia berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar menunjuk menteri yang tidak hanya bekerja keras, namun juga responsif terhadap aspirasi dari semua daerah.
Tidak hanya untuk menteri, Bamsoet juga berharap kepada DPR, MPR, dan DPD, agar juga lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Agar pihak pemerintah dan parlemen dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan mereka.
“Berbagai permasalahan dan demonstrasi harus menjadi renungan agar lebih baik lagi ke depannya. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD,” tandas Bamsoet.